26.7 C
Jakarta
Beranda blog Halaman 2

Omong Kosong Muak ke Koruptor, Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Jilat Ludah Sendiri.

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Noel—sapaan akrabnya—ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi awak media Kamis (21/8/2025). Dia membenarkan kabar Noel ditangkap KPK.

OTT tersebut digelar KPK pada Rabu (20/8) malam. KPK belum menjelaskan kasus yang menjerat Noel. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari Noel,

Pernyataan Lawasnya Mengenai Koruptor Kembali Viral

Jejak digital Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai politisi langsung dikuliti netizen setelah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Immanuel Ebenezer yang diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3, ternyata dulunya cukup “Banyak Omong” menyindir para politisi korup.

Pernyataan lawasnya yang mengaku muak dengan politisi korup ini, sekarang menjadi bumerang untuk dirinya sendiri.

Akun X @Yurissa_Samosir, salah satu yang mengunggah jejak digital Noel yang berapi-api menyuarakan kebenciannya terhadap korupsi dan politisi tua.

“Saya buka lagi jejak digital Immanuel Ebenezer alias Noel yang pernah bilang “Muak dengan Politisi Koruptor” dan ternyata dia sendiri yang ditangkap KPK,” cuitan akun X @Yurissa_Samosir, Kamis 21 Agustus 2025.

Dalam video yang kembali viral itu, Noel dengan lantang menyatakan muak terhadap para politisi senior yang korup, sambil memuji sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi anak muda yang ditakuti.

“Kita sudah muak dengan para politisi korup yang sudah tua ini. Masa pada takut kalah dengan mas Gibran,” kata Immanuel Ebenezer dilansir dari unggahan akun X @Yurissa_Samosir.

Baru 1 aja, sudah pada kesurupan politisi tua ini, sudah pada gila semuanya,” lanjutnya. Sembari mengelu elukan Gibran yang dia anggap sebagai tokoh muda,

Tak berhenti di situ, pernyataannya menjadi semakin ekstrem saat dirinya seolah mendoakan hal-hal buruk terjadi pada para politisi senior tersebut demi percepatan proses regenerasi politik di Indonesia.

“Makanya semoga 2024 nanti itu fase transisi untuk politisi tua untuk siap-siap ada yang ke kuburan atau sakit stroke dan sebagainya,” ujar Noel.

loyalis Jokowi ini pun menegaskan bahwa politisi tua hanya mewariskan masalah dan konflik, berbeda dengan anak muda yang membawa optimisme dan gagasan masa depan. Ucap nya ber api api, di saat memuja junjungan nya,

“Supaya proses regenerasi ini benar-benar ada. Kita sudah muak dengan cara pandang politisi tua. Karena, mereka hanya mewariskan persoalan,” kata Immanuel Ebenezer.

Kini, semua retorika anti-korupsi dan semangat regenerasi yang pernah ia gembar-gemborkan seolah runtuh seketika.

Penangkapan OTT dirinya oleh KPK atas dugaan pemerasan menjadi tamparan keras yang membuktikan bahwa pernyataannya di masa lalu ” Hanya Omong Kosong” kini ucapannya hanya menjadi bahan cemoohan publik, bahkan banyak kata-kata “Satir” di dunia maya di yang Mengenai Politisi Yang masuk kubur, dan terkena Stroke sekarang tertuju padanya, seakan Perkataan yang pernah ia ucapkan benar benar berbalik padanya, (Elang08)

Post Views : 5.379

Oknum Dosen UGM “Ditahan Kejati Jateng, di Diduga’ Terlibat Korupsi..!!

0

Beritaistana.com

Yogyakarta| -Seorang dosen UGM berinisial HU ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) karena diduga terlibat korupsi pengadaan fiktif kakao atau biji cokelat. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp7,4 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Lukas Alexander, menyebutkan HU adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi pada Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM. Dilihat dari situs Direktorat Pengembangan Usaha UGM, jabatan Direktur diemban oleh Dr Hargo Utomo, M.B.A yang menjabat sejak 2012 hingga sekarang.

“Perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Biji Kakao antara Pengembangan Usaha dan Inkubasi (PUI) Universitas Gadjah Mada dengan PT Pagilaran untuk Cocoa Teaching dan Learning Industry (CTLI) Universitas Gadjah Mada Tahun 2019, dia dosen” kata Lukas di kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu 13 Agustus 2025

Dijelaskan Lukas, penahanan HU sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor 03/ M.3/ Fd.2/ 01/ 2025 tanggal 4 Februari 2025 jo Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-6617/M.3/Fd.2/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025. “Dilakukan penahanan 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” ujar Lukas.

Lebih lanjut, Lukas memaparkan, pencairan atas kontrak pengadaan biji kakao diajukan PT. Pagilaran ke PUI CTLI UGM. Adapun dokumen yang digunakan, Lukas menjelaskan, tidak benar pun tidak ada pengiriman biji cokelat ke CTLI UGM

“Selanjutnya tersangka HU selaku Direktur PUI UGM tanpa melakukan pengecekan dokumen biji kakao menyetujui dan memproses Surat Perintah Pembayaran tanggal 23 Desember 2019 terhadap pengajuan pembayaran sejumlah Rp 7,4 miliar atas kontrak pengadaan biji kakao dari PT Pagilaran tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya telah ada dua tersangka lain di kasus tersebut. Adapun dua tersangka tersebut yakni RG sebagai mantan Direktur Utama PT Pagilaran dan anak buah HU berinisial HY sebagai Kasubdit Inkubasi PUI UGM. “Ini adalah tersangka ketiga,” tegasnya.

Dalam kasus ini tersangka HU dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red)

Post Views : 4.276

Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT RI – 80 Benyamin : ” Kemerdekaan Jadi Energi Membangun Bangsa “

0

Beritaistana.com

Serpong Utara | – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Batalyon Kavaleri 9, Kecamatan Serpong Utara, Minggu (17/8/2025). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tangsel, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pelajar, serta organisasi masyarakat.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan pentingnya memaknai kemerdekaan sebagai energi untuk terus membangun bangsa, sesuai dengan tema yang diangkat yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. “ Tentunya tema ini bukan sekedar slogan belaka, namun mencerminkan arah perjuangan bersama dalam membangun bangsa.

Kita semua memiliki kewajiban untuk mewujudkan hal ini sesuai dengan peran dan kedudukan kita masing-masing,” ujar Benyamin dalam amanatnya. Ia menambahkan, tema ini diharapkan menjadi penyemangat untuk kita bersama membangun bangsa yang kuat secara kedaulatan dan mampu berdaya saing di tingkat global, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Benyamin juga memaparkan capaian pembangunan Kota Tangsel, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2024 mencapai angka 84,16, naik dari tahun sebelumnya sebesar 83,57.

Capaian ini dinilai sebagai bukti peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.“ Semangat kebersamaan dan kerja bersama adalah modal sosial yang sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan daerah,” tegasnya. Benyamin menegaskan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah tonggak bersejarah yang menandai lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan besar para pahlawan. Mengakhiri sambutannya, Benyamin mengajak seluruh warga Tangsel untuk terus berkontribusi sesuai peran masing-masing. “Mari kita semua, sebagai penerus perjuangan para pahlawan, terus berkarya dengan semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan keikhlasan. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, jayalah negeriku,” tutupnya. ( Toni )

Post Views: 2.946

Kapolres Metro Tangerang Kota Ajak Warga Jaga Persatuan di HUT RI ke-80

0

Berita istana.com

Kota Tangerang |– Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Dr. R.M. Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si bersama jajaran menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam momentum bersejarah ini,
ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, menghormati jasa para pahlawan, serta membangun bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2025. Dengan semangat kemerdekaan mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati perjuangan para pahlawan, dan bersama-sama membangun bangsa ini menjadi lebih baik,” ujar Jauhari.
Ia menegaskan, semangat kemerdekaan tidak hanya diperingati setiap tanggal 17 Agustus, melainkan harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. “Merdeka, Merdeka!” tegasnya.

HUT ke-80 RI tahun ini mengusung semangat Mari Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju yang diharapkan menjadi penguat dalam perjalanan bangsa menuju masa depan.
( Toni )

Post Views: 2.815

KPK Geledah Rumah Gus Yaqut Terkait Korupsi Kuota Haji.

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, pada Jumat (15/8/2025). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Budi belum mengungkap apa saja barang yang disita dari penggeledahan tersebut. Sebab, menurut dia, proses penggeledahan masih berlangsung.

“Masih berlangsung nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Budi menjelaskan hari ini penyidik juga menggeledah satu rumah milik seorang ASN Kemenag di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari sana disita sebuah mobil.

Budi menjelaskan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka pencarian alat bukti untuk membuat terang perkara ini.

“Tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini,” jelas Budi.

Belum ada penjelasan dari Yaqut mengenai penggeledahan tersebut.

Saat ini, KPK memang tengah melakukan penyidikan terkait perkara kuota haji 2024. Perkara ini berawal saat Presiden Jokowi pada 2023 silam bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat 20 ribu kuota tambahan haji.

Diduga ada pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan. Seharusnya pembagian kuota itu seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, yang terjadi, kuota dibagi 50%-50%.

Dari hasil penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus. Hal itu menyebabkan dana haji yang seharusnya bisa didapat negara dari jemaah haji reguler, malah mengalir ke pihak travel swasta.

KPK juga telah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri. Mereka adalah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut; mantan stafsus Menag, Ishfah Abidal Aziz; dan bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Yaqut melalui juru bicaranya, Anna Hasbie, menyatakan menghormati dan akan mengikuti proses hukum.

Selain itu, KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi mulai dari rumah Ishfah Abidal Aziz, kantor Kementerian Agama, hingga kantor travel Maktour.

Dari sana turut diamankan barang bukti berupa satu unit mobil, beberapa aset properti, dokumen, hingga barang bukti elektronik. (Red)

Post Views : 3.817

Istana dan DPR Wanti-wanti Pejabat, “Berkaca dari Bupati Pati Sudewo, di Demo Warganya, Mundur..?

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memicu gejolak sosial besar pada Rabu (13/8/2025).

Kenaikan hingga 250 persen yang ditetapkan Bupati Pati, Sudewo, mengundang penolakan keras warga.

Aksi protes pun meledak di depan Kantor Bupati, menjadi sorotan nasional, dan menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

Meski Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut, massa tak lantas membubarkan diri. Tuntutan agar sang bupati mundur tetap menggema di jalanan.

Kehadiran Bupati Picu Kemarahan Warga

Situasi semakin panas saat Bupati Sudewo muncul di tengah kerumunan massa untuk mendengar langsung aspirasi mereka.

Alih-alih meredam emosi, kehadirannya justru memicu kemarahan, ditandai dengan lemparan sandal dan botol plastik ke arahnya.

Kericuhan membesar hingga berujung pembakaran sebuah mobil. Hingga mengharuskan Aparat kepolisian turun tangan membubarkan massa,

Istana Ingatkan Pejabat Publik Tidak Arogan

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa peristiwa di Pati menjadi pengingat bagi semua pejabat publik untuk bijak dalam membuat dan menyampaikan kebijakan.

Berkali-kali pemerintah pusat mengimbau, baik pejabat di pusat, provinsi, maupun daerah, agar berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Menurutnya, kemampuan komunikasi publik menjadi kunci. Kebijakan yang dianggap memberatkan, apalagi disampaikan dengan cara arogan, berpotensi memicu gejolak sosial.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memantau langsung situasi di Pati dan menyayangkan terjadinya kericuhan.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Bupati Pati, juga dengan Gubernur Jawa Tengah. Semoga segera ditemukan jalan keluar terbaik,” ujarnya.

DPR Dorong Kepala Daerah Gali PAD Secara Kreatif

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, melihat kejadian di Pati sebagai peringatan bahwa kepala daerah perlu mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara kreatif tanpa membebani rakyat.

Jangan sampai target PAD dicapai dengan menaikkan pajak berkali-kali lipat,” kata Bahtra.

Ia mencontohkan, potensi PAD bisa dioptimalkan melalui kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, Komisi II DPR juga rutin mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membina pemerintah daerah dalam menemukan sumber pendapatan yang inovatif.

Bahtra mengungkapkan, banyak daerah yang mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, bahkan mencapai 60–70 persen dari total anggaran.

“Daerah-daerah yang kuat fiskalnya hanya 11 provinsi dari 38 provinsi yang ada,” katanya.

Karena itu, ia meminta kepala daerah memutar otak agar PAD meningkat tanpa membuat rakyat menjerit.

“Nah itulah mungkin yang menjadi alasan sehingga kepala daerah harus berpikir keras,” tuturnya.

Bisakah Bupati Pati Sudewo Langsung Dicopot?

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai kasus ini tak hanya soal protes pajak. Menurutnya, kebijakan Bupati Sudewo sudah menyentuh ranah pelanggaran sumpah jabatan.

Dalam undang-undang, kepala daerah bisa diberhentikan karena beberapa alasan, salah satunya jika melanggar sumpah dan janji jabatan atau gagal melaksanakan tugas dengan baik.

“Ketika kepala daerah menaikkan pajak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, apalagi tidak mengakomodasi aspirasi publik, itu bisa dikategorikan melanggar sumpah jabatan,” jelas Feri dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (13/8/2025).

Feri menambahkan, seorang kepala daerah memiliki kewajiban menjaga ketertiban masyarakat.

Namun dalam kasus ini, kebijakan Sudewo justru memicu keresahan dan memanaskan situasi.

Berdasarkan Pasal 77-79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berwenang menilai dan memberhentikan kepala daerah adalah DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

Feri menjelaskan, proses di DPRD biasanya memakan waktu karena harus melalui sidang paripurna dan pembahasan panjang mengenai alasan pemberhentian.

Namun Mendagri memiliki ruang untuk bertindak lebih cepat, terutama jika terdapat bukti kuat atau desakan publik yang konsisten.

“Keputusan ini tetap sangat politis. Tapi jika tekanan publik terus berlanjut, peluang pencopotan kepala daerah akan semakin besar,” ujar Feri.

Di konstruksi Pasal 77, 78. 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang bisa melakukan itu (memutuskan kepala atau wakil kepala daerah melanggar sumpah) tentu saja DPRD dan Menteri Dalam Negeri.”

“Dan dalam berbagai konteks bahkan Menteri Dalam Negeri bisa memberhentikan langsung. Misalnya dia terbukti melakukan korupsi dan lain-lain. Nah konstruksinya jadi sangat luas. Tapi sekali lagi itu akan sangat ditentukan oleh politik, kekuatan publik pasti diperhitungkan, kemudian apalagi keberlanjutan aksi, ketidaknyamanan publik.”

“Maka Menteri Dalam Negeri atau DPRD, demi keberlanjutan pemerintahan daerah ya memang akan melakukan upaya-upaya pemberhentian. Hanya kalau di DPRD itu akan cukup panjang, karena harus paripurna dulu dan memastikan apa alasan-alasan sang bupati harus diberhentikan,” pungkasnya.
(Iqbal elang08)

Post Views: 5.941

Demo di Pati Memanas, “Hingga Siang Hari Bupati Sudewo” Ngumpet” Masa Bergerak ke Gedung DPRD..

0

Beritaistana.com

PATI | – Aksi demo besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hari ini, Rabu (13/8/2025), semakin memanas.

Hingga siang hari, Bupati Sudewo tak kunjung menemui ribuan massa yang berkumpul di depan Pendopo Kabupaten Pati.

Hal ini memicu amarah peserta aksi, yang akhirnya memperluas area demo hingga ke Kantor DPRD Kabupaten Pati.

Sejak pagi hari, massa dari berbagai kecamatan dan daerah telah memadati kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati.

Mereka datang dengan berbagai atribut, termasuk spanduk tuntutan, bendera merah putih, dan replika keranda mayat sebagai simbol protes.

Berbagai orasi dilantunkan, namun desakan agar Bupati Sudewo keluar menemui mereka tak kunjung membuahkan hasil.

Tidak adanya respon dari Bupati Sudewo membuat sebagian massa memutuskan untuk bergerak.

Sekitar pukul 10.20 WIB, iring-iringan massa yang dipimpin oleh satu unit truk komando bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Pati.

Setibanya di Kantor DPRD, massa langsung mendesak anggota dewan untuk keluar menemui mereka.

Mereka menuntut agar DPRD segera menggelar rapat paripurna untuk membahas persoalan yang dibawa oleh rakyat.

Kami ingin DPRD berdiri di sisi rakyat, bukan hanya menjadi penonton,” teriak salah satu orator dari atas truk komando.

Teriakan dan desakan agar Bupati Sudewo mundur juga kembali menggema di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Massa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka mendapat respon yang nyata.

Aksi ini merupakan puncak dari kemarahan warga Pati atas pernyataan kontroversial Bupati Sudewo yang menantang para pendemo dan kebijakan kenaikan PBB 250% yang sempat dicanangkan.

Meskipun kenaikan PBB telah dibatalkan, warga menganggap ucapan dan sikap Bupati telah melukai kepercayaan publik, sehingga tuntutan kini berfokus pada mundurnya Sudewo dari jabatan. (Elang08)

Post Views: 5.871

Sambut HUT RI ke 80 , Karang Taruna Kecamatan Pamulang Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih

0

Beritaistana.com

Pamulang Tangsel | – Dalam rangka menyambut HUT RI ke 80 tahun, Karang Taruna Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,melakukan kegiatan pembagian ribuan bendera kepada para pengguna jalan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, (11/8/ 2025) bertempat lampu merah simpang Gaplek jalan raya Jakarta Bogor,

Menurut Muchlis Sahlan ( ketua karang Taruna Kecamatan Pamulang) Sebanyak 1500 Bendera kami bagikan ke pengguna jalan . Kami mengerahkan seluruh perwakilan Karang Taruna kelurahan sekecamatan Pamulang. Dalam kegiatan ini turut serta komunitas anak punk.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa pentingnya memasang bendera merah putih dibulan kemerdekaan ini” dan untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan dan sebagai penyemangat bagi kita yang melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia.

Mementum ini juga kami jadikan sebagai ajang menumbuhkan jiwa Nasionalisme , khususnya bagi anak anak muda Karang Taruna yang ada di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. ( Toni )

Post Views: 698

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar

0

Beritaistana.com

BANDUNG | – Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku inspektur upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Landasan Suparlan, Komplek Pendidikan dan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (10/08/2025). Rangkaian upacara diawali dengan salam kebangsaan yang kemudian dilanjutkan dengan laporan oleh komandan upacara.

“Pada hari ini, kita melaksanakan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Upacara Kehormatan Militer. saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini, “Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam gelar pasukan ini, TNI mengerahkan 27.384 personel, 152 unit kendaraan taktis (Rantis) dengan 388 personel pengawak, serta 124 alutsista yang terdiri atas 34 unit milik TNI AD, 24 unit TNI AL, dan 66 unit TNI AU.

Presiden juga melantik dan mengukuhkan sejumlah perwira tinggi TNI yang akan memimpin komando strategis yang ditandai dengan penyematan tanda jabatan dan tongkat komando. Adapun jabatan yang dilantik Presiden yakni Panglima Komando Pasukan Khusus, Panglima Korps Marinir, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, dan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.

Selain itu, Presiden turut meresmikan enam komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, tiga komando daerah angkatan udara, satu komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infantri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalyon teritorial pembangunan, lima batalyon infantri marinir, dan lima batalyon komando korps pasukan gerak cepat.

Presiden Prabowo juga menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan kepada tokoh yang dinilai memberikan kontribusi luar biasa bagi penguatan pertahanan negara. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyematkan tanda kehormatan Bintang Sakti kepada prajurit yang menunjukkan keberanian, pengabdian, dan pengorbanan luar biasa dalam menjalankan tugas negara.

Rangkaian acara ini tidak hanya mencerminkan penghargaan negara terhadap dedikasi prajurit, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kekuatan pertahanan nasional. Kehadiran Presiden di tengah pasukan menjadi simbol dukungan penuh terhadap profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa.

Turut hadir dalam rangkaian upacara ini yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para Kepala Staf Angkatan, para kepala badan, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan para atase pertahanan negara sahabat.

Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan kembali jati diri prajurit TNI sebagai bagian dari rakyat. “Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Itulah TNI,” ungkapnya. (IQbal ELANG 08)

Foto : Puspen TNI, (BPMI Setpres)

Post Views : 8.954

Operasi Senyap Pasca Tom Lembong Dan Hasto Dibebaskan? Eks Intel Ini Bongkar Rahasianya

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Di tengah transisi kekuasaan yang masih hangat, riak-riak politik di bawah permukaan mulai menunjukkan gelombang yang mengkhawatirkan.

Seorang mantan perwira intelijen negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melemparkan sebuah klaim eksplosif ke ruang publik: adanya dugaan operasi senyap dari barisan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disebutnya dapat mengancam stabilitas pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Chandra membongkar adanya informasi mengenai pertemuan-pertemuan rahasia yang ia sebut sebagai operasi berbahaya.

“Beberapa operasi garis dalam yang mereka lakukan sekarang bahkan lebih berkembang kepada persoalan – persoalan yang nanti dapat menggoyahkan kedaulatan. Ini ngeri,” ujar Chandra, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Jumat (8/8/25).

Dengan keyakinan penuh pada sumbernya, ia menunjuk satu titik panas yang spesifik.

“Karena saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya, bahwa pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap,” imbuhnya.

Menurut Chandra, agenda pertemuan itu jauh melampaui sekadar konsolidasi politik biasa.

Isu yang diangkat adalah sesuatu yang tabu dan mengancam keutuhan negara.

“Mereka membahas wacana gerakan Riau Merdeka. Gila,” ucapnya tegas. Untuk menguatkan klaimnya, ia menambahkan, “Saya bisa dipercaya, karena dulu dia (yang memberi informasi) juga kaki tangan saya di lapangan.”

Ancaman Efek Domino dan Target Psikologis

Bagi Chandra, yang terbiasa membaca peta ancaman, manuver ini bukanlah sekadar gertakan lokal.

Ia melihatnya sebagai sebuah strategi terukur yang sasarannya adalah kewibawaan presiden yang baru.

“Ini sasarannya kan untuk mengganggu gusar nih kewibawaan presiden ya, kalau sampai ini muncul kembali,” ujarnya.

Lebih jauh, ia memprediksi bahwa Riau hanyalah pemicu.

Jika berhasil, api serupa bisa disulut di wilayah lain yang memiliki catatan sejarah kerawanan, (Elang08)