Beritaistana.com

BREBES | – Komisi IV DPRD Brebes menggelar Rapat kerja dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) pada Senin (26/5) untuk membahas polemik “non cut off” dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Rapat ini menyoroti kesulitan warga “miskin”di Kabupaten Brebes yang tidak memiliki keaktifan kepesertaan BPJS, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan.

“Banyak warga miskin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif. Hal ini menjadi perhatian utama Komisi IV DPRD Brebes yang mendesak solusi konkret.

Kepala Dinkes ( Dinas kesehatan) Brebes, Inneke Trisulistyowati, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kini sepenuhnya mengacu pada keaktifan kepesertaan BPJS.

Pasien “miskin” yang tidak terdaftar atau tidak aktif harus dirujuk ke tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), yaitu RSUD Soekarno, RSUD Bumiayu, dan RSUD Brebes. Namun, hal ini menyebabkan kapasitas pelayanan menjadi terbatas karena beban tidak terbagi merata ke fasilitas kesehatan lain.

“Kami sedang berproses meningkatkan keaktifan peserta JKN. Salah satu caranya adalah mendorong badan usaha, termasuk dinas pendidikan dan tenaga kerja, agar menghimbau pekerja mendaftarkan anggota keluarga lainnya seperti orang tua atau mertua,” jelas Inneke.

Ia menambahkan, sudah ada kemajuan meskipun kecil. Lebih dari 40 badan usaha dan beberapa rumah sakit mulai mendaftarkan anggotanya ke program JKN. Dinas terkait juga bersinergi melalui berbagai program, seperti mensyaratkan keaktifan JKN saat pendaftaran siswa baru, serta integrasi data bayi baru lahir melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Meski demikian, Inneke mengakui bahwa meningkatkan keaktifan peserta mandiri masih menjadi tantangan besar. “Segmen mandiri itu yang paling rendah tingkat keaktifannya. Kalau hanya mengandalkan APBD, berat. Makanya kita dorong dari sektor yang bisa diintervensi langsung seperti ASN atau pekerja perusahaan,” paparnya.

Target keaktifan kepesertaan JKN di Brebes masih jauh dari ideal, baru mencapai 74 persen, sementara target nasional minimal 80 persen. “Itu butuh usaha besar, dan tentu saja biaya,” tambahnya.

DPRD Desak Penataan Data dan Solusi Jangka Panjang

Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Ferri Anggrianto, S.E, menyoroti pentingnya validasi data sebagai langkah awal menuju solusi jangka panjang.

“Kami mendesak agar non cut off BPJS Kesehatan untuk semua peserta bisa difungsikan kembali, setidaknya dalam skema darurat atau sebagai jaring pengaman sementara. Tapi ini tentu harus dimulai dari penataan data yang valid,” .

Ia menegaskan, TIDAK boleh ada penolakan terhadap pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, apapun status kepesertaan BPJS mereka.

“Jangan sampai karena alasan administrasi, pasien miskin tidak tertangani. Ini menyangkut nyawa. Tentu saja ada mekanismenya ada rekomendasi dari nakes terkait kondisi pasien tersebut,” ujar politikus PDIP itu dengan tegas,

Senada Wakil Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Zamroni, mendorong pemerintah daerah dan DPRD mencari pola pendanaan serta kebijakan yang memungkinkan sistem jaminan sosial lebih inklusif dan responsif terhadap warga miskin yang belum terdaftar.

“Untuk menjawab polemik ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Puskesmas, rumah sakit, dinas pendidikan, Disdukcapil, dan sektor swasta harus bergerak dalam satu arah untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan,”

Sekretaris Komisi IV DPRD Brebes, Abdullah Syafaat.M.T. MESy. mengusulkan terobosan menjadikan keaktifan JKN sebagai bagian dari proses administratif lainnya, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan akta, atau pelayanan administrasi kependudukan lainnya.