Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Penerima PKH Yang Telah Mampu Dapat Dikenakan Pidana 5 Tahun Kurungan Penjara Atau Denda Rp 50 Juta

Penerima PKH Yang Telah Mampu Dapat Dikenakan Pidana 5 Tahun Kurungan Penjara Atau Denda Rp 50 Juta

Selasa, 16 Juli 2019|Editor : Warsito Nusantoro Pamungkas

PEKALONGAN- BERITAistana.com Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh menyebutkan selama bulan Januari hingga bulan Juni 2019 sudah ada 594 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) keluar maupun mengundurkan diri.

Rinciannya, 327 tergraduasi karena nonkomponen, 161 mundur karena sudah mampu, dan 106 penerima sudah mandiri.

“Nonkomponen berarti pada keluarga tersebut sudah tidak mempunyai kategori PKH seperti ibu hamil, anak balita, anak sekolah dari SD sampai SMA, anak disabilitas berat, dan lansia,” kata Siti kepada Tribunjateng.com, Selasa (16/7/19).

Siti mengungkapkan untuk kategori mampu adalah KPM PKH yang menurut data BDT masih miskin tapi pada kenyataan di lapangan sudah mampu (inclusion error), dan mandiri adalah KPM PKH yang setelah mendapat pendampingan bisa mengembangkan usahanya dan berhasil menjadi sukses dan akhirnya sejahtera.

“Kalau di PKH tidak bisa langsung mengundurkan KPM tanpa adanya data dukung berupa surat pengunduran diri dari yang bersangkutan atau surat keterangan mampu dari desa,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai dua penerima PKH di Paninggaran yang mengundurkan diri pihaknya mengapresiasi.

Siti mengatakan pihaknya memang mengharapkan agar penerima PKH yang sudah merasa mampu untuk mengundurkan diri, sehingga bantuan itu bisa diberikan kepada yang lebih berhak.

“Ini memang yang kita harapkan bagi keluarga penerima PKH ataupun penerima bantuan sosial yang masuk di BDT tapi sudah mampu memberdayakan diri, naik level, dan sudah merasa mampu sebaiknya dengan kesadaran penuh dirinya mengundurkan diri. Haknya nanti diberikan kepada warga lainnya yang lebih berhak,” jelasnya.

Dengan mundurnya dua penerima PKH atas kesadarannya sendiri itu, ia merasa bersyukur dan mendoakan agar keluarganya lebih berkah dan rezekinya melimpah.

Siti berharap, akan ada lebih banyak lagi warga yang dengan penuh kesadaran mau mengundurkan diri, karena artinya mereka itu sudah lebih sejahtera.

“Dalam Islam kan yang tadinya mustahik kan lebih baik bisa menjadi muzaki. Semoga lebih berkah dan rezekinya tambah banyak,” tambahnya.

Siti menegaskan bagi penerima PKH yang telah mampu dapat dikenakan pidana 5 tahun kurungan penjara atau denda Rp 50 Juta.

Penerima yang telah mampu ini ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan.

“Bagi warga penerima PKH yang telah mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan Undang-Undang 13 Tahun 2011,” tandasnya. (Dro/Tiam BI)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta.

UNDANG-UNDANG 13/2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Penjelasan

Dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang- undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...