Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif

https://youtu.be/pdE24p8Wpqc

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif

Malang – (beritaistana.id); Masih di Desa Simojayan RT 07/RW 04 Kecamatan Ampelgading, seorang penerima manfaat program PKH yang masih aktif, sudah dihanguskan sejak sekitar 5 bulan yang lalu.

Tim Reclasseering Indonesia dan media beritaistana.id menemui Bu Toina (72 th), yang hidup sebatang kara di rumah seluas 3×4 m². Rumah yang di tempati tersebut merupakan rumah yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat sekitar.

Bu Toina ini menjadi penerima manfaat PKH sejak tahun 2018 yang lalu. Masa berlaku kartu PKH tersebut seharusnya hingga 5 tahun atau sampai tahun 2023, namun sejak 5 bulan yang lalu Bu Toina sudah tidak mendapatkan bantuan PKH lagi, menurut pemilik E-waroeng, kartu milik Bu Toina kosong atau tidak ada saldo lagi dari pemerintah.

Selain menjadi penerima manfaat PKH, Bu Toina juga mendapatkan Kartu KIS dari pemerintah Desa Simojayan.

Namun, sampai saat ini, pendamping desa ataupun perangkat desa tidak ada yang memberikan sosialisasi kepada Bu Toina, sehingga Bu Toina pun tidak tahu apa manfaat dan kegunaan dari Kartu KIS tersebut. Sementara kondisi kesehatan Bu Toina sendiri sudah menurun dan sering sakit. Dan sampai saat ini, Kartu KIS tersebut belum pernah dipakai oleh Bu Toina.

Dilansir dari Indonesia.go.id, per 1 April 2021, Kementerian Sosial RI meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hasil New DTKS itu, ada 21.156 juta data yang ‘ditidurkan’ sesudah dilakukan pengontrolan dengan melibatkan lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, serta kepolisian. New Data itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial nomor 12/HUK/2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga mengatakan, New DTKS akan diperbarui setiap bulan untuk memastikan integritas data mengikuti perubahan demografi penduduk.

Namun, Bu Risma juga meminta kepada pemerintah daerah agar aktif melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Bu Risma mengatakan, data fakir miskin berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah berwenang memverifikasi dan memvalidasi data tersebut.

Dalam hal ini, peran pendamping desa serta aparat desa sangatlah penting.

Karena data yang diperoleh pemerintah daerah pun juga berasal dari pemerintah desa, maka dari itu pihak desa harusnya aktif dalam memverifikasi data masyarakat, apalagi yang kondisinya seperti Bu Toina tersebut.

Dikonfirmasi via telepon, pihak E-waroeng mengatakan bahwa Bu Toina sudah tidak terdaftar lagi di DTKS.

Pemilik E-waroeng serta Kepala Dusun yang juga dikonfirmasi via telepon, mengaku tidak tahu kenapa Bu Toina ini sudah tidak mendapat PKH lagi.

Seharusnya, pihak E-waroeng ataupun pendamping desa/pendamping PKH, maupun aparat desa, segera mencari tahu apa penyebab KPM dihapus dari daftar. Dan segera mengajukan pengusulan data kembali jika ada warga seperti Bu Toina ini.

Namun, jika penghapusan data itu diduga sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka akan melanggar Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp. 50 juta.

Selain itu, terhadap segala bentuk penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011, yaitu setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Apabila yang menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka dijatuhi pidana dengan denda maksimal Rp. 750 juta.

Tentang penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dihukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana, melainkan hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan.

Menurut Reclasseering Indonesia, harusnya pendamping desa, pendamping PKH, BPD, LPMD, Kepala Dusun, RT/RW harus sering-sering turun langsung ke masyarakat. Agar pemerintah desa itu tahu bagaimana kondisi masyarakat dan harus ada sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Jangan hanya berdiam diri dan tidak mau tahu bagaimana kondisi masyarakat. Semua aparat desa harus bergerak dan turun langsung yang sifatnya jemput bola.

Jika ada masyarakat yang dirasa kurang mampu dan belum mendapatkan bansos dari pemerintah, aparat desa harus responsif, transparan dan akuntabel. Supaya tidak menjadi bahan pembicaraan yang buruk di masyarakat.

Reclasseering Indonesia menambahkan, biasanya setelah ada pemberitaan-pemberitaan seperti ini, pemilik E-waroeng memberikan dana ketika malam hari kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan secara diam-diam agar lolos dari dugaan penyelewengan dan penggelapan.

Pihak pendampingnya sendiri, pendamping desa maupun pendamping PKH sangat susah sekali dihubungi oleh Reclasseering Indonesia, bahkan telepon dari Reclasseering Indonesia yang bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran tidak pernah diangkat sama sekali.

Diduga, dari kecurangan yang dilakukan oleh E-waroeng, pemilik E-waroeng tersebut memberikan setoran atau bagi hasil dengan pendamping desa/pendamping PKH, karena E-waroeng di Desa Simojayan ini melayani 2 Desa, yakni Desa Simojayan dan Desa Mulyoasri.

Dari satu pedukuhan, Bu Toina ini merupakan temuan yang kesembilan. Penyelewengan bansosnya pun bervariasi, ada yang penyelewengan PKH, BPNT, maupun penyelewengan Dana BST/BLT yang dipotong dan diberikan kepada orang lain dengan alasan pemerataan. (eko s)

Terkait

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif

September 12, 2021

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif Malang - (beritaistana.id); Masih di Desa Simojayan RT 07/RW 04 Kecamatan Ampelgading, seorang penerima...

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi

September 11, 2021

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi Magelang - Brita Istana Negara.Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan semangat para Prajurit Guntur Geni, Danyonarmed...

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak

September 10, 2021

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak Berita istana Ngawi, berbekal informasi masyarakat yang menyebut proyek bangunan TPT atau talud penahan tanah di desa Kletekan kecamatan...

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan

September 9, 2021

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan MALANG,- Media beritaistana.id dan Anggota Reclasseering Indonesia mengklarifikasi terkait...

Presiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen

September 9, 2021

JAKARTA,-Presiden Joko Widodo mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan. Namun, Presiden berharap...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments