Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Tak Ada Tindak Lanjut Polda Sumut – KSP, Pernusa Usul LPSK Diberi Peran Berantas Mafia Tanah

1618665534889-norman-hadinegoro

 
Ketua Umum Pernusa, Norman Hadinegoro dan Presiden Joko Widodo (Foto: Dokumen Pernusa)

Jakarta – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro menilai persoalan “Mafia Tanah” tidak dapat diselesaikan pihak kepolisian saja.

Norman menyarankan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan tugas baru dalam menangani persoalan tersebut. Sebab, menurutnya, Satgas Anti Mafia Tanah bentukan Polri hanya bersifat sementara.

Norman: Kasus di Deli Serdang penyerobotan tanah para petani bahkan sudah dilaporkan ke Polri dan KSP sampai sekarang tidak jelas beritanya

Hal itu diungkapkan merespons tidak adanya tindak lanjut dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelesaikan dugaan penyerobotan tanah yang dialami oleh kelompok tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB).

Penyerobotan lahan yang diduga dilakukan mafia tanah itu berada di Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Satgas Mafia Tanah harus ditangani lembaga khusus, bila perlu peranan LPSK lebih ditingkatkan. Karena yang namanya satgas sifatnya sementara,” kata Norman dihubungi Kureta, Kamis, 26 Agustus 2021.

“Kasus di Deli Serdang penyerobotan tanah para petani bahkan sudah dilaporkan ke Polri dan KSP sampai sekarang tidak jelas beritanya. Rakyat berharap dengan turunnya dari KSP ada angin segar atas penyelesaian persoalan itu. Permohonan keadilan para petani kepada Polri dan KSP belum memperlihatkan hasil,” ujarnya menambahkan.

Relawan Jokowi ini menegaskan, persoalan agraria yang melibatkan mafia tanah harus segera dihentikan. Dia berharap campur tangan pemerintah menghentikan kesemena-menaan tersebut.

Mafia tanah harus dihentikan. Pemerintah punya andil besar dalam melakukan penanganan yang sangat serius agar rakyat tidak diberlakukan semena-mena oleh kelompok penyandang dana dengan cara mafia,” tuturnya.

Menilai peran kepolisian tidak cukup dalam menyelesaikan masalah itu, Norman kemudian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk komisi yang diberikan kewenangan menumpas mafia tanah.

“Mafia tanah tidak cukup diselesaikan pihak Polisi, tapi harus ada komite atau komisi yang dibentuk secara khusus oleh Presiden Jokowi. Mafia tanah sudah terjadi dimana-mana contoh di Cijayanti Sentul ada pemagaran tanah rakyat oleh mafia tanah. Aparat pun pura-pura tidak tahu ada kejadian seperti itu,” ucap Norman Hadibegoro.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rekonstruksi terkait persoalan konflik agraria yang terjadi di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kehadiran KSP, kata Usep, karena adanya laporan dari warga Durin Tonggal yang tergabung dalam Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB).

“Kami ke Sumatera Utara untuk melakukan verifikasi lapangan atas pengaduan masyarakat tentang konflik agraria atau sengketa tanah, salah satunya di Durin Tonggal ini. Kami mendapat laporan dari Kelompok Tani AEAB mengenai persoalan tanah disini,” kata Usep diwawancara Kureta, Jumat, 25 Juni 2021.

“Ini bagian dari percepatan konflik agraria di Sumut. Ada konflik antara warga yang sudah lama mendiami tanah disini dengan pemegang HGB dari perusahaan tertentu,” tutur Usep menambahkan.[]

Biro Pers Jakarta, Media, dan Informasi Sekretariat PT. Berita Istana Negara Website: https://www.beritaistana.id / https://www.beritaistana.com YouTube: https://youtu.be/0s5aUejNHpo
Biro Pers Jakarta, Media, dan Informasi Sekretariat PT. Berita Istana Negara
Website: https://www.beritaistana.id / https://www.beritaistana.com
YouTube: https://youtu.be/0s5aUejNHpo

Terkait

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif

September 12, 2021

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif Malang - (beritaistana.id); Masih di Desa Simojayan RT 07/RW 04 Kecamatan Ampelgading, seorang penerima...

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi

September 11, 2021

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi Magelang - Brita Istana Negara.Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan semangat para Prajurit Guntur Geni, Danyonarmed...

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak

September 10, 2021

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak Berita istana Ngawi, berbekal informasi masyarakat yang menyebut proyek bangunan TPT atau talud penahan tanah di desa Kletekan kecamatan...

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan

September 9, 2021

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan MALANG,- Media beritaistana.id dan Anggota Reclasseering Indonesia mengklarifikasi terkait...

Presiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen

September 9, 2021

JAKARTA,-Presiden Joko Widodo mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan. Namun, Presiden berharap...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments