Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

PMII Banten Minta Institusi DPRD Secara Resmi Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus law)

 

PMII Banten Minta Institusi DPRD Secara Resmi Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus law)

 

Serang, 21 Oktober 2020 Oleh Tim Berita Istana 

BANTEN, – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII Provinsi Banten) beserta seluruh pimpinan cabang PMII se-Banten mendatangi kantor DPRD.

Kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam PMII itu disambut oleh Wakil ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati, di ruangan DPRD Banten.

A. Solahuddin, ketua PKC PMII Banten, menyampaikan kedatangannya perihal penolakan UU Cipta Kerja (omnibus law) serta meminta DPRD provinsi Banten secara institusi untuk ikut serta menolak.

“PMII secara nasional sejak awal penetapan UU Cipta Kerja (omnibus law) telah melakukan protes di semua daerah, bahkan pengurus cabang PMII di Banten sudah berkali-kali melakukan aksi demonstrasi, sekarang ini jika DPRD Banten pro terhadap rakyat maka kita meminta institusi DPRD provinsi Banten untuk ikut serta menolak”, Ungkap Solahuddin saat berdialog.

Menurut Solahuddin, UU Cipta Kerja (omnibus law) dalam prosesnya melanggar prinsip kedaulatan rakyat seperti diamanatkan UUD 1945 serta tidak mencerminkan asas keterbukaan sebagaimana amanat UU No 12 tahun 2011, disamping UU Cipta Kerja dianggap merugikan masyarakat.

“Hasil kajian kita bahwa UU Cipta Kerja (omnibus law) merugikan masyarakat kecil, terutama buruh, kelompok marjinal seperti masyarakat hukum adat, pegiat lingkungan serta mengarah pada komersialisasi pendidikan”, imbuhnya.

M. Nawa Said Dimyati menyambut baik apa yang disampaikan oleh PMII Banten, ia mengapresiasi langkah-langkah kritis yang telah dilakukan mahasiswa mengenai UU Cipta Kerja (omnibus law) dan akan menyampaikan ke pemerintah pusat.

“Saya menyambut baik atas kritik serta aksi moral yang telah dilakukan PMII Banten dan seluruh elemen mahasiswa serta masyarakat lainnya, tuntutan-tuntutan yang disampaikan PMII Banten akan kami sampaikan ke pemerintah pusat”, ungkap Nawa Said saat melakukan dialog di ruangan DPRD Banten.

Mengenai permintaan PMII Banten terkait tuntutannya agar institusi DPRD Banten ikut serta menolak, Nawa Said, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi di institusi DPRD.

“Soal permintaan PMII agar DPRD Banten secara institusi ikut menolak, saya akan konsolidasikan terlebih dahulu. Secara pribadi, bahkan fraksi saya jelas menolak, tapi kalau ranah institusi DPRD tentu harus menempuh mekanisme sesuai tata acara yang berlaku”, jelasnya.

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments