Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Pandemi Demokrasi dan Pilkada di Masa Pandemi

JAKARTA, – Adalah fenomena yg terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini. Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yg terjadi pada pilkada 2020 ini, antara lain netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yg sejalan dgn meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang semakin sulit di kontrol.(9/10’20).

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI.

Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun.

Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yg sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yg terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yg ikut pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya edukasi politik yg dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yg memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik.

Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dgn menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangt rawan sipolitisir untuk kepntngan calon tertentu.

Sebagai penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi daoat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.(Rz) 

Editor : Umy

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments