Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Masyarakat Tidak Mau Jadi Alat Peras Oleh Oknum Perhutani, Maka Tim RI Akan Surati Presiden, Kapolri dan Tiga Instansi

IMG-20210826-WA0243_1

Malang – (beritaistana.id); Penangkapan sopir truk yang diduga memuat kayu hutan ilegal kembali terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Beberapa hari yang lalu, truk dengan Nopol N 9082 TH yang memuat kayu dari wilayah hutan Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading dihadang di wilayah Dampit oleh beberapa oknum anggota Polsek Dampit dan sempat ditahan di Mapolsek Dampit.

Menurut informasi yang didapat, truk tersebut sudah diikuti oleh mandor hutan sejak keluar dari wilayah Desa Lebakharjo.

Salah satu blandong kayu inisial P mengaku, bahwa ia bersama blandong-blandong lain seringkali memberikan jatah uang kepada si mandor hutan setiap kali melalukan pemotongan. Nilainya pun tidak sedikit, ada yang memberi Rp. 3 juta hingga Rp. 7 juta untuk setiap kali pemotongan.

Namun berkali-kali, mandor, mantri dan asper melaporkan truk-truk bermuatan kayu hutan tersebut kepada kepolisian, dengan alibi kayu-kayu tersebut hasil pencurian dan mandor serta mantri pura-pura tidak mengetahui mengenai pemotongan tersebut.

Ketika diklarifikasi oleh anggota Reclasseering Indonesia dan media beritaistana.id, Kanit Polsek Dampit inisial AG mengatakan bahwa truk tersebut sudah dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Setelah di cek tunggak, ternyata kayu tersebut tidak sama dengan tunggak yang berada di kawasan hutan.

Kanit AG menolak diberikan uang karena ternyata bukti tidak sesuai dengan pelaporan yang masuk.

Kanit AG juga mengatakan, bahwa kayu-kayu tersebut, untuk penanganannya diserahkan ke Perhutani tanpa menarik uang sepeserpun sebagai biaya pembebasan.

Sedangkan pihak korban mengaku sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 35 juta kepada Kepala Desa Lebakharjo sebagai biaya penebusan truk beserta kayu tersebut.

Dari keluarga korban inisial P sebelumnya mengatakan bahwa mandor meminta Rp.7 juta dan kepolisian meminta Rp. 15 juta.

Kabar yang simpang siur ini karena memang keluarga korban sudah memberikan Rp. 35 juta kepada Kades Lebakharjo, sementara pihak Polsek Dampit mengatakan tidak menarik uang sepeser pun, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan P kepada media berita istana negara.

Menurut hasil investigasi anggota Reclasseering Indonesia, pemotongan kayu-kayu hutan biasanya dibedakan menjadi 3 bagian, yakni A1, A2 dan A3, dari mulai batang terbesar hingga terkecil (pucuk/rencek).

Bagian A1 yang harusnya sama dengan tunggaknya, biasanya sudah disetor dahulu oleh para blandong kayu kepada para cukong perusahaan kayu.

Seringkali, pihak-pihak perhutani mengeluarkan surat palsu untuk pemotongan kayu, sementara yang di kambing hitamkan adalah masyarakat seperti blandong dan sopir-sopir yang memuat.

Jika ada kejadian seperti ini, pihak perhutanilah yang harus bertanggung jawab (mandor, mantri, asper), karena merekalah yang menerima jatah banyak dari pemotongan kayu hutan tersebut.

Jika setiap kasus di beli dengan uang, kapan hukum bisa ditegakkan, menurut anggota RI, yang harus ditangkap bukan masyarakatnya tapi oknum-oknum perhutaninya.

Kejahatan semacam ini harus ditindak dengan tegas karena sudah termasuk kejahatan nasional. Ribuan kubik kayu hutan sudah hilang hingga ribuan hektar hutan menjadi gundul.

Kami meminta kepada Bapak Menkopolhukam, KLHK, Gakkum KLHK, Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Bapak Kejagung, serta Bapak Presiden Jokowi agar menindaklanjuti pembalakan kayu liar di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo, agar kejahatan-kejahatan yang selama ini ditutupi bisa terbongkar dan ditindak secara hukum.

Serta sebagai supremasi penegakan hukum agar hukum berjalan seimbang tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas.

Sebagaimana pelaporan oleh Reclasseering Indonesia yang ditujukan kepada Polres Malang terkait kasus serupa dengan nomor agenda B/1278/VI/2021 belum juga ada tanggapan hingga saat ini.

Pelaporan tersebut terkait ’86’ oknum kepolisian yang meminta Rp. 25 juta kepada masyarakat.

Sekarang muncul lagi kasus-kasus seperti ini, pembiaran dan permasalahan kayu bisa tumpang tindih dan tidak terungkap pelaku-pelakunya.

Reclasseering Indonesia meminta kepada Kapolres dan Kejari untuk menindaklanjuti masalah ini.

Wartawan Berita Istana dan Reclasseering Indonesia akan surati tiga instansi hingga presiden terkait penyelesaian-penyelesaian dan pungli hutan yang berdampak pada masyarakat yang selalu dijadikan alat peras hingga puluhan juta dari diduga penangkapan pencurian kayu hutan.

Yang nyata mencuri dilepas karena kolaborasi kejahatan pencurian kayu hutan dengan LMDH, Mantri dan Mandor, tapi yang bersuara menyampaikan kebenaran dan tindasan malah ditangkap untuk menutupi kesalahan Mandor, Mantri dan LMDH.

Kalau memang ada unsur politik, sengaja tidak diungkap ya tidak usah diungkap sekalian. Biar saja masyarakat yang jadi korban selamanya terutama di masa pandemi ini.

Terkait kayu sonokeling di letter S itu, mantri hutannya tersangkut dan mendapat jatah, dan ada oknum LSM dan blandongnya juga sudah diketahui. Kayu tersebut sudah dinyatakan hilang pada 2 tahun yang lalu, di wilayah Lebakharjo. Struk yang memuat juga ada. Itu adalah ungkapan dari blandong yang terdzolimi. Kayu sonokelingnya senilai Rp. 90 juta satu pohon.

Munculnya rubik saling tuding karena LMDH setempat tidak pernah ditangkap, tapi blandong diluar LMDH selalu ditangkap. Jadi saling memcari untuk menutupi kejahatan.

Karena LMDH berkolaborasi dengan mantri dan mandor, sementara blandong lain juga ingin menikmati hasilnya, tanpa mengikuti LMDh, padahal juga selalu di buat ATM.

Tapi pemberitaan-pemberitaan ditepis oleh mandor dan mantri, karena sebenarnya hasil hutan ingin dikuasai oleh LMDH, Mandor, dan Mantrinya sendiri.

Disampaikan kepada wartawan media berita istana, blandong kayu berinisial P dan W mengatakan, ada anggota Koramil kok ikut campur mengurusi kayu.

“Ngunu iku dilaporno PM opo iso mas?” ungkap P dan W kepada anggota Reclasseering Indonesia dan media berita istana. *(eko s)*

#PresidenJokowi
#ReclasseeringIndonesia
#KPK
#KantorStaffKepresidenan
#SekretariatNegara
#MenteriLHK
#KemenkoPolhukamRI
#SaberPungli
#DitjenPajak
#KapolriListyoSigitPrabowo
#KejaksaanAgung
#Kejati
#Kejari
#PoldaJawaTimur
#GubernurJatim
#RadenBagoesWibisonoHandoyoKoesoemah
#BupatiMalang
#OmnibusLaw
#ICW
#WRC

Terkait

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif

September 12, 2021

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif Malang - (beritaistana.id); Masih di Desa Simojayan RT 07/RW 04 Kecamatan Ampelgading, seorang penerima...

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi

September 11, 2021

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi Magelang - Brita Istana Negara.Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan semangat para Prajurit Guntur Geni, Danyonarmed...

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak

September 10, 2021

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak Berita istana Ngawi, berbekal informasi masyarakat yang menyebut proyek bangunan TPT atau talud penahan tanah di desa Kletekan kecamatan...

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan

September 9, 2021

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan MALANG,- Media beritaistana.id dan Anggota Reclasseering Indonesia mengklarifikasi terkait...

Presiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen

September 9, 2021

JAKARTA,-Presiden Joko Widodo mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan. Namun, Presiden berharap...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments