Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Dugaan Telah Terjadi Pembohongan Publik di Desa Batursari Mranggen Demak

Demak, -Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain mencakup. (20/7/20).

Tokoh masyarakat Alimun warga Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak angkat bicara soal amburadulnya pekerjaan proyek normalisasi saluran yang berlokasi di permukiman dan sawah Sebab, proyek yang berasal dari Anggaran dana desa (DD) Kabupaten Demak TA-2019 Rp.104.060.000 yang dikerjakan oleh TPK desa batursari ini, kondisinya sangat memprihatinkan, Pasalnya pekerjaan tersebut diduga fiktif,

Menurut tokoh masyarakat bahwa dengan amburadulnya infrastruktur normalisasi saluran yang tidak dikerjakan ada temuan dilapangan sebagai berikut :

1. Anggaran dana desa (DD) Kabupaten Demak TA-2019 Rp.104.060.000 yang dikerjakan oleh TPK desa batursari ini untuk normalisasi saluran diduga fiktif.

2. Seperti jenis kegiatan tegap gedung PKD Desa yang berlokasi di Kayon RW 02 volume 8,70 kali 7, 00 Meter yang memakan biaya Rp .40.000.000 sumber dana desa (DD) TA-2018 sudang dari tim investigasi menemukan kejanggalan yang di duga tidak ada rehap , yang ada hanya cat dan kayu tiga batang dengan ukuran 4×6 panjang 3 meter serta asbes 6 lembar yang diperkirakan menghabiskan anggaran rp 6 jt namun di prasasti menghabiskan Rp .40.000.000.

https://BERITAistana.id

 

3. Proyek betonisasi yang dianggarkan dari dana desa (DD) tahun anggaran 2019 dengan senilai Rp.101.792.000 di pucang gading rt 05/10 kecamatan Mranggen kabupaten demak non fungsional yang menguntungkan keluarga kades, sebat tanah tersebut diduga milik irigasi pengairan bantaran / tanggul sungai.

Sementara itu Kepala Desa Batursari Sutikno (48) saat dikonfirmasi berita istana melalui nomor telepon : +62 812 1545 4*** sekitar pukul 22:20 WIB belum menjawab.

Lebih lanjut alimun menjelaskan “Nanti biar dihitung berapa nilainya dan berapa total anggarannya, jika ada kelebihan anggaran atau jika ada indikasi fiktif maka kami akan melaporkan ke Kajati Jateng”. Tegas alimun saat ditemui awak media berita istana .

Saya sebagai partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 pasal 2 ayat (1)Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak
pidana korupsi.

Lebih lanjut Alimun menjelaskan tentang keterbukaan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Pungkasnya. (Sito)

Editor : Umyy

Terkait

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

Warganya Kesulitan Ekonomi Kepala Dusun Cuek Pengusaha Muda Turun Tangan Bantu Warga

Maret 1, 2021

  KOPI Jembrana – Kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak warga menjerit. Keadaan ekonomi yang sulit memunculkan tekanan psikologis masyarakat di mana-mana. Bencana kemanusiaan sedang...

Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif. Menhub Ir. Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Kota Solo, Minggu...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments