Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Dugaan Korupsi Kades Batursari Mranggen Demak Resmi di Laporkan ke Kejati Jateng

Berita Istana Demak, -Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Kedatangan Warsito dan Rekan Rois Hidayat  LPKSM Putra Lawu ke Kejati Jawa Tengah mendampingi Suryantono melaporkan dengan adanya dugaan korupsi dana desa (DD) yang dilakukan oleh oknum Kades Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak prov jateng. Senin 20/7/2020.

Tokoh masyarakat Suryantono (52) warga Desa Batursari melaporkan dugaan pekerjaan proyek normalisasi saluran yang berlokasi di permukiman dan sawah Sebab, proyek yang berasal dari Anggaran dana desa (DD) Kabupaten Demak TA-2019 Rp.104.060.000 yang dikerjakan oleh TPK desa batursari ini, kondisinya sangat memprihatinkan, Pasalnya pekerjaan tersebut diduga fiktif.

Menurut tokoh masyarakat bahwa dengan amburadulnya infrastruktur normalisasi saluran yang tidak dikerjakan ada temuan dilapangan sebagai berikut :

1. Anggaran dana desa (DD) Kabupaten Demak TA-2019 Rp.104.060.000 yang dikerjakan oleh TPK desa batursari ini untuk normalisasi saluran diduga fiktif.

2. Seperti jenis kegiatan tegap gedung PKD Desa yang berlokasi di Kayon RW 02 volume 8,70 kali 7, 00 Meter yang memakan biaya Rp .40.000.000 sumber dana desa (DD) TA-2018 sudang dari tim investigasi menemukan kejanggalan yang di duga tidak ada rehap , yang ada hanya cat dan kayu tiga batang dengan ukuran 4×6 panjang 3 meter serta asbes 6 lembar yang diperkirakan menghabiskan anggaran rp 6 jt namun di prasasti menghabiskan Rp .40.000.000.

3. Proyek betonisasi yang dianggarkan dari dana desa (DD) tahun anggaran 2019 dengan senilai Rp.101.792.000 di pucang gading rt 05/10 kecamatan Mranggen kabupaten demak non fungsional yang menguntungkan keluarga kades, sebat tanah tersebut diduga milik irigasi pengairan bantaran / tanggul sungai.

Sementara itu Kepala Desa Batursari Sutikno (48) saat dikonfirmasi berita istana melalui nomor telepon : +62 812 1545 4*** sekitar pukul 15:00 WIB belum menjawab.

Saya sebagai partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 pasal 2 ayat (1)Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak
pidana korupsi.

Lebih lanjut Suryantono menjelaskan tentang keterbukaan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Pungkasnya. (Arw)

Editor : Umy

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
eko nugroho
eko nugroho
9 months ago

menyinggung ketidak trasparan dalam sistem pemerintahan desa,pemdes kami pun demikian.satu contoh sampai detik ini tidak ada pemasangan banner berkaitan dana desa yg di pampang luas secara umum.kedua,kaitan pembuatan gapura desa itu pun sampai detik ini ada salah satu gapura yg tidak diberi penerangan.bahkan salah satu warga yg berdekatan dengan gapura tersebut memberi lampu demikian terang,padahal warga tersebut merupakan warga penerima pkh.Dari salah satu perangkat sudah mendapat teguran kaitan lampu tersebut,namun jawabannya bingung mau ngambil listrik dari mana.jadi tolong agar ada pihak terkait yg meng audit ataupun chrooscek lapangan.agar tidak terjadi penyalah gunaan DD dan lain sebagainya.kontak email saya

Utomo
Utomo
9 months ago

Tolong desa saya juga di awasi