Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

BNI Diduga Kuasai Lahan Warga Pekanbaru, Bermodus Layanan ATM

BNI Diduga Kuasai Lahan Warga Pekanbaru, Bermodus Layanan ATM

PEKANBARU (Riau),BERITAistana.id – Kuasa hukum dari ahli waris sebidang tanah di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, yakni Yudi Krismen, S.H.,M.H, layangkan surat somasi kepada perusahaan perbankan BUMN, yakni BNI 46 cabang Pekanbaru dengan permintaan agar manajemen Bank BNI cabang Pekanbaru segera menyelesaikan tindakan yang diduga sepihak itu secara kekeluargaan dengan pihak ahli waris.

PT Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Pekanbaru mendapat somasi dari tim kuasa hukum salah seorang pemilik lahan di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Somasi ini dilayangkan karena BNI mendirikan bangunan layanan drive thru diatas lahan yang sedang bersengketa.

Tim Kuasa Hukum ahli waris almarhum Rohani Chalid selaku pemilik lahan, DR Yudi Krismen, S.H.,M.H kepada awak media ini mengatakan, lahan tempat berdirinya drive thru tersebut merupakan milik kliennya dengan dasar kepemilikan sertifkat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 26/Tangkerang.

“Sesuai dengan kronologis dan history kepemilikan, lahan itu merupakan milik klien kami. Kami sudah mempertanyakan keberadaan drive thru BNI 46 yang berada disamping hotel royal asnof ini. Apa dasar mereka berani mendirikan bangunan diatasnya,” cetus Yudi Krismen.

Menurut Yudi, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan manajemen BNI 46 cabang Pekanbaru terkait persoalan lahan kliennya yang dipakai sebagai bangunan drive thru tersebut.

“Waktu ini mereka minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan ini, namun sampai sekarang belum ada kejelasan,”paparnya

Karena tidak adanya idtikad baik dari pihak BNI lantaran hingga kini kliennya tidak menerima uang sewa selama berdirinya drive thru tersebut, Yudi melayangkan somasi.

Yudi mendesak agar BNI segera menutup pengoperasian BNI Drive Thru tersebut sebelum ada pembayaran uang sewa kepada pemilik sah lahan tersebut. Kuasa hukum ahli waris almarhum Rohani Chalid ini juga meminta BNI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, membayar uang sewa lahan selama berdirinya ATM Drive Thru tersebut.

“Kami berikan waktu 7×24 jam kepada pihak BNI untuk menyelesaikan tuntutan kami ini. Jika somasi ini tidak ditanggapi, maka kami akan menempuh langkah hukum baik pidana ataupun perdata,” pungkasnya.

Menurut Yudi, somasi yang dilayangkan tersebut juga sudah ditembuskan kepada Presiden RI, Gubernur Bank Indonesia, Menkeu, OJK RI, Dirut BNI 46, Bank Indonesia Pekanbaru, OJK Pekanbaru, Kepala Cabang BNI 46 Pekanbaru dan Komisi XI DPR RI

Diketahui dari kronologis singkat tentang keberadaan tanah disini dijelaskan lebih jauh oleh Yudi, status kepemilikan tanah kliennya merupakan sertifikat HGU nomor 26/tangkerang yang terbit tahun 1978 dengan cakupan luas mencapai 72.530 meter persegi. Sertifikat tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Provinsi Riau Cq Kepala Direktorat Agraria Provinsi Riau tanggal 5 agustus 1978 No.SK.936/KR/HGU/1978 terletak di jalan nangka (sekarang jalan tuanku tambusai) desa tangkerang (sekarang kecamatan marpoyan damai), kota madya Pekanbaru (dulu kabupaten kampar) Riau.

Pada 25 Februari tahun 1999 kata Yudi, kepemilikhan lahan tersebut berpekara menyusul terbit dan dikeluarkannya SK menteri agraria/Kepala BPN nomor: 5-VIII-1999 tentang pembatalan HGU nomor 26/tangkerang

“Perkara ini menggelinding terus, bahkan klien kami mengajukan gugatan atas SK Menteri Agraria/Kepala BPN ke PTUN Jakarta. Singkatnya, gugatan klien kami dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim PTUN. Menteri agraria kemudian melakukan banding ke TUN, namun TUN justru memperkuat putusan PTUN Jakarta atas klien kami. Kemudian 19 januari 2005 Menteri Agraria/BPN mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi klien kami memenangkan gugatan ini, surat menteri agraria/BPN dibatalkan,”urai Yudi.

Atas dasar putusan MA itulah tambahan Yudi, status kepemilikan lahan secara sah masih dipegang oleh kliennya.

“Berdasarkan putusan tingkat kasasi MA itulah, klien kami merupakan pemilik sah atas tanah seluas 72.530 meter persegi yang sekarang dikuasai oleh orang yang tak berhak. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya sertifikat yang diterbitkan oleh BPN diatas tanah sertifikat HGU nomor 26/tangkerang atas nama Rohani Chalid,” tegasnya.(Tim)

Editor : Warsito 

Terkait

Warganya Kesulitan Ekonomi Kepala Dusun Cuek Pengusaha Muda Turun Tangan Bantu Warga

Maret 1, 2021

  KOPI Jembrana – Kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak warga menjerit. Keadaan ekonomi yang sulit memunculkan tekanan psikologis masyarakat di mana-mana. Bencana kemanusiaan sedang...

Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif. Menhub Ir. Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Kota Solo, Minggu...

Hadiri Peresmian Hunian Sementara (HUNTARA) Desa Tumanggal Rofik Kembali Berikan Bantuan

Februari 28, 2021

  Purbalingga (28/02) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rofik Hananto menghadiri acara peresmian Hunian Sementara (Huntara) yang terletak di Dusun Pagersari Desa...

Menhub Kunjungan di Solo, Gibran Minta Percepat Realisasi Elevasi Rel di Joglo

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Kunjungan di Solo, Gibran Minta Percepat Realisasi Elevasi Rel di Joglo. Kunjungan Menhub Ir. Budi Karya Sumadi di Kota Solo, Minggu (28/2/2021) dimanfaatkan baik oleh jajaran Pemkot...

Gibran Salurkan 500 Paket Sembako ke DPP Pasoepati, Maryadi Gondrong: Kami Siap Dukung Kebijakan Olahraga

Februari 28, 2021

SOLO, -Gibran Salurkan 500 Paket Sembako ke DPP Pasoepati, Maryadi Gondrong: Kami Siap Dukung Kebijakan Olahraga . Gibran Rakabuming Raka menyambangi Sekretariat sementara DPP Pasoepati, di Laweyan....

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments