Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Bantuan Provinsi Tahun 2019 di Desa Jetis Sambirejo Sragen Diduga Fiktif

Bantuan Provinsi Tahun 2019 Di Desa Jetis Sambirejo Sragen Diduga Fiktif

SRAGEN, Bantuan Provinsi sesuai lampiran SK Gubernur Jateng Nomor 412.2/56 tahun 2019 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen mendapat alokasi ditiga titik.

Tiga titik tersebut yakni aspal jalan Dukuh Kepoh RT 24 -Secang RT 23 senilai Rp.200.000.000,-, talud jalan Dukuh Kembang Rp.200.000.000,-, aspal jalan Dusun Jetis Rp.70.000.000,-.

Dalam monitoring dilapangan oleh awak media bersama tokoh masyarakat Sragen sebut saja Warsito, dilokasi semua pekerjaan tidak disertai papan nama proyek yang jelas, juga prasasti sebagai bukti sumber dana bantuan tidak ada. Hal ini dinilai sangat menciderai keterbukaan informasi publik. Yang lebih parah talud jalan Dukuh Kembang Rp.200.000.000,- diduga tidak ada fisiknya.

“jika misal benar tidak ada fisiknya, maka ini sama saja mangkaburkan bantuan, asal sumber dana, ”. Jelas Warsito.

Sementara itu warga Desa Jetis berinisial KS saat ditemui awak media, ia menjelaskan kalau di Dukuh Kembang RT 1 tidak ada pengerjaan talud, lalu KS menyuruh awak media ke rumah Budi ketua RT 1 Dukuh Kembang.

“Dukuh Kembang mboten wonten bangunan talud Mas, bantuan provinsi wontenipun teng Dukuh Kepoh, aspal jalan.”, “di Dukuh Kembang tidak ada bangunan talud, bangunan dari Bantuan Provinsi itu kayaknya adanya di Dukuh Kepoh, yaitu pengaspalan jalan”. Tuturnya kepada Wartawan.

Hal senada juga disampaikan salah satu warga setempat kalau proyek di Desa Jetis tidak transparan kepada warganya.

Terpisah, saat awak media mengkonfirmasi salah satu Kadus Desa Jetis melalui aplikasi Whatsapp ke nomor hp: 085218937***, ia menjawab “Wa alaikun salam..saya tidak tau..pak..silahkan konfirmasi..ke pemerintah desa jetis – Langsung ke kantor saja pak..🙏” Jawab Kadus sesuai di pesan Whatsapp.

Menanggapi hal tersebut awak media terus memonitoring pekerjaan tersebut.

“Nanti biar dihitung berapa nilainya dan berapa total anggarannya, jika ada kelebihan anggaran atau jika ada indikasi fiktif maka kami akan melaporkan ke Kajati Jateng”. Tegas Warsito.

Saya sebagai partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 pasal 2 ayat (1)Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta
menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak
pidana korupsi.

Lebih lanjut Warsito menjelaskan tentang keterbukaan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Pungkasnya. (Budiono)

Editor : Umy

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments