Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Bantuan Provinsi Tahun 2019 di Desa Jetis Sambirejo Sragen Diduga Fiktif

Bantuan Provinsi Tahun 2019 Di Desa Jetis Sambirejo Sragen Diduga Fiktif

SRAGEN, Bantuan Provinsi sesuai lampiran SK Gubernur Jateng Nomor 412.2/56 tahun 2019 Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen mendapat alokasi ditiga titik.

Tiga titik tersebut yakni aspal jalan Dukuh Kepoh RT 24 -Secang RT 23 senilai Rp.200.000.000,-, talud jalan Dukuh Kembang Rp.200.000.000,-, aspal jalan Dusun Jetis Rp.70.000.000,-.

Dalam monitoring dilapangan oleh awak media bersama tokoh masyarakat Sragen sebut saja Warsito, dilokasi semua pekerjaan tidak disertai papan nama proyek yang jelas, juga prasasti sebagai bukti sumber dana bantuan tidak ada. Hal ini dinilai sangat menciderai keterbukaan informasi publik. Yang lebih parah talud jalan Dukuh Kembang Rp.200.000.000,- diduga tidak ada fisiknya.

“jika misal benar tidak ada fisiknya, maka ini sama saja mangkaburkan bantuan, asal sumber dana, ”. Jelas Warsito.

Sementara itu warga Desa Jetis berinisial KS saat ditemui awak media, ia menjelaskan kalau di Dukuh Kembang RT 1 tidak ada pengerjaan talud, lalu KS menyuruh awak media ke rumah Budi ketua RT 1 Dukuh Kembang.

“Dukuh Kembang mboten wonten bangunan talud Mas, bantuan provinsi wontenipun teng Dukuh Kepoh, aspal jalan.”, “di Dukuh Kembang tidak ada bangunan talud, bangunan dari Bantuan Provinsi itu kayaknya adanya di Dukuh Kepoh, yaitu pengaspalan jalan”. Tuturnya kepada Wartawan.

Hal senada juga disampaikan salah satu warga setempat kalau proyek di Desa Jetis tidak transparan kepada warganya.

Terpisah, saat awak media mengkonfirmasi salah satu Kadus Desa Jetis melalui aplikasi Whatsapp ke nomor hp: 085218937***, ia menjawab “Wa alaikun salam..saya tidak tau..pak..silahkan konfirmasi..ke pemerintah desa jetis – Langsung ke kantor saja pak..🙏” Jawab Kadus sesuai di pesan Whatsapp.

Menanggapi hal tersebut awak media terus memonitoring pekerjaan tersebut.

“Nanti biar dihitung berapa nilainya dan berapa total anggarannya, jika ada kelebihan anggaran atau jika ada indikasi fiktif maka kami akan melaporkan ke Kajati Jateng”. Tegas Warsito.

Saya sebagai partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 pasal 2 ayat (1)Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta
menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak
pidana korupsi.

Lebih lanjut Warsito menjelaskan tentang keterbukaan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Pungkasnya. (Budiono)

Editor : Umy

Terkait

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

Warganya Kesulitan Ekonomi Kepala Dusun Cuek Pengusaha Muda Turun Tangan Bantu Warga

Maret 1, 2021

  KOPI Jembrana – Kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak warga menjerit. Keadaan ekonomi yang sulit memunculkan tekanan psikologis masyarakat di mana-mana. Bencana kemanusiaan sedang...

Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif. Menhub Ir. Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Kota Solo, Minggu...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments