Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

VISI ABDULLAH ANTARIA UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA 2020-2024

Baca Normal 5 Menit


PENDAHULUAN:
Dalam jangka panjang kerangka pembangunan Indonesia berdasar pada Visi Indonesia 2045 yakni Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam jangka menengah, Pembangunan Indonesia pada periode 2020-2024 diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian menuju pencapaian optimal di era bonus demografi.

Hal tersebut tergambar dalam tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Bappenas yakni”“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Dalam hal ini tergambar goal berpenghasilan Menengah-Tinggi dan goal sejahtera sebagai pendekatan.
Menuju goal tersebut, maka fokus pembangunan pun diarahkan pada kerangka pembangunan manusia. Pembangunan Manusia menjadi fokus kebijakan pembangunan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2020.

Dalam hal ini pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi bottomline yang harus dipenuhi. Hal ini dipenuhi melalui kaidah pembangunan antara lain: membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan.
Dalam hal ini Bappenas telah menyusun arah kebijakan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 yakni “Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.


VISI :
Dengan latar belakang visi pembangunan nasional tersebut dan mengacu pada visi pemenangan Presiden RI, maka kami memiliki visi bagi pembangunan kesehatan kedepan yakni:
“MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA YANG SEHAT DAN PRODUKTIF”
Visi ini dibangun atas dasar visi pembangunan SDM Jokowi untuk Indonesia 2019-2024 dimana salah satunya adalah menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah. Visi Presiden Jokowi ini dapat diartikan secara lebih luas bahwa kesejahteraan keluarga menjadi tulang punggung peningkatan produktivitas nasional.

Dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu mereposisi diri, tidak hanya sebagai regulator tetapi juga stimulator yang melakukan enhancement terhadap setiap pihak terkait untuk terlibat lebih jauh dalam mengupayakan Keluarga Indonesia yang Sehat dan Produktif.
Jika diuraikan visi tersebut bermakna sebagai berikut:


Mengapa Keluarga? Keluarga adalah struktur lembaga terkecil di masyarakat yang dapat mengendalikan kesejahteraan secara langsung setiap individu didalamnya, terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan kunci bagi setiap keluarga dapat memenuhi kesejahteraan setiap individu didalamnya. Pendekatan keluarga juga sebagai tindak lanjut upaya perbaikan atas program Kesehatan sebelumnya Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS – PK).


Mengapa Kesehatan? Komponen kebutuhan dasar terpenting bagi setiap individu adalah kesehatan. Dengan memastikan kualitas kesehatan yang baik diperoleh setiap individu dalam keluarga, maka setiap Individu dalam keluarga akan menjalankan fungsinya masing-masing dengan lancar, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai anggota keluarga, baik sebagai seorang ayah, ibu, maupun anak.
Mengapa Produktif? Dengan sehatnya setiap individu, maka fungsi keluarga berjalan secara baik. Hal ini menjadi modal dasar untuk memastikan setiap individu menghasilkan produktivitas yang optimal bagi keluarga, masyarakat, dan negara. produktivitas yang optimal akan berdampak pada meningkatnya kemandirian keluarga untuk menciptakan kesejahteraan serta menurunkan tingkat dependensi setiap individu.

Hal ini juga sejalan dengan tema RPJMN 2020-2024 yang mengarah pada produktivitas pendapatan Indonesia yang harus mencapai tingkat menengah-tinggi. Kondisi masyarakat yang sehat dan produktif merupakan modal dasar yang tidak ternilai bagi optimalisasi pendapatan keluarga pada era bonus demografi dalam 2 Dekade kedepan.
MISI
Seluruh misi dilakukan dengan pendekatan perubahan atau perbaikan secara total (total improvement approach) terhadap pokok-pokok persoalan utama. Setiap misi diturunkan dalam program-program inisiatif yang akan menjadi fokus prioritas sepanjang 5 tahun pelaksanaan tugas (inisiatif strategis). Misi dimaksud antara lain:
1) Melakukan Peningkatan Kualitas Total pada Kesehatan Keluarga
2) Melakukan Upaya Total pada Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Berisiko Tinggi
3) Melakukan Perbaikan Total Pada Akses Pelayanan Kesehatan Nasional
4) Melakukan Restrukturisasi Total pada Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional
5) Melakukan Penguatan Total pada Regulasi dan Kelembagaan Kesehatan secara Nasional di bidang Kesehatan.

SASARAN INTI DAN INISIATIF STRATEGIS:
Berdasarkan misi diatas, dapat diuraikan sasaran inti dan inisiatif strategis yang akan menjadi dasar program prioritas (quickwins) pada pembangunan kesehatan lima tahun kedepan, antara lain:
1) Melakukan Peningkatan Kualitas Total pada Kesehatan dan Gizi Keluarga
Sasaran Inti
a) Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
b) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat (zero tolerance malnutrition)
Inisiatif Strategis
a) Penguatan Total Posyandu untuk Keluarga
Melalui kebijakan ini, Posyandu akan kembali wajib dilaksanakan oleh RT/RW melibatkan seluruh komponen masyarakat dan didorong menjadi ukuran kinerja Dinkes Kab/Kota serta Puskesmas. Sebagai payung hukum, Posyandu akan diatur dalam regulasi setingkat Peraturan Presiden RI dalam kerangka zero tolerance malnutrition policy.

b) Penguatan Total Fungsi UKM di Puskesmas
Melalui kebijakan ini, Puskesmas wajib mengedepankan kembali fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat, dan daerah wajib mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk UKM. Selain itu 40-50% ukuran kinerja keberhasilan Puskesmas akan diukur melalui kinerja UKM termasuk diantaranya keberhasilan mendorong Posyandu dan keberhasilan menekan angka gizi buruk/kurang/stunting hingga kelevel 0% (zero tolerance malnutrition policy).

c) Kampanye Total Gerakan Nasional 1000 HPK melalui peran Puskesmas, Posyandu, dunia usaha, dan masyarakat menuju zero tolerance malnutrition.
Melalui gerakan nasional ini, Kader Posyandu didorong untuk setidaknya melakukan 1 bulan sekali dan membuat rencana sosialisasi secara komprehensif hingga ke level keluarga. Setiap kader diberikan insentif dengan melakukan aplikasi laporan realtime yang sampai ke tingkat pusat. Laporan realtime ini merupakan dasar upaya monev nasional terhadap kebijakan zero tolerance malnutrition policy secara berkelanjutan.

d) Penyusunan Indeks Kesehatan Keluarga (komposit seluruh indeks kesehatan perorangan berbasis pada pencapaian SDGs)
Indeks ini merupakan ukuran output yang dihasilkan dari laporan realtime berjenjang yang dilakukan oleh Kader Posyandu melalui aplikasi yang dikembangkan khusus untuk pemantauan status kesehatan keluarga. Indeks ini akan menjadi dasar ukuran keberhasilan dalam peningkatan kualitas total pada kesehatan dan gizi keluarga.

2) Melakukan Upaya Total pada Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Berisiko Tinggi
Sasaran Inti
a) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular
Inisiatif Strategis
a) Percepatan Penurunan Total Risiko 5 PTM Penyebab Kematian Terbesar dan Berbiaya Tertinggi.
Melalui kebijakan ini, seluruh potensi komponen pemerintah, faskes, tenaga kesehatan, maupun elemen masyarakat serta fokus anggaran APBN salah satunya diarahkan untuk mendorong upaya promotif preventif secara massif termasuk upaya deteksi dini dan skrining sekunder pada 3 penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar dan berbiaya tertinggi berdasarkan laporan pelaksanaan program JKN. Salah satu contohnya adalah Stroke, penyakit terkait Jantung, ginjal, dan Kanker. Program ini termasuk upaya perceptan penurunan signifikan pemicu penyakit dimaksud seperti hipertensi dan diabetes.

b) Percepatan Penurunan Total Risiko 5 Penyakit Menular dengan Dampak Terbesar dan Terluas
Melalui kebijakan ini seluruh komponen pemerintah, faskes, tenaga kesehatan, maupun elemen masyarakat serta fokus anggaran APBN salah satunya juga diarahkan untuk meminimalisir penyebaran serta sekaligus menanggulangi bibit atau sumber penyakit atas 5 penyakit menular dengan dampak risiko terbesar dan penyebaran terluas di Indonesia. Upaya ini termasuk dengan mendorong penyebaran obat/alat/metode penanggulangan sumber penyakit secara terstruktur dan terkendali.

3) Melakukan Perbaikan Total Pada Akses Pelayanan Kesehatan Nasional
Sasaran Inti
a) Meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
Inisiatif Strategis
a) Perbaikan Total Layanan Faskes Dasar (FKTP) melalui peran efektif Pemda.
Kebijakan ini mengarahkan strategi yang terstruktur agar seluruh potensi Pusat dan Daerah dapat mendukung capaian target 100% FKTP terakreditasi (puskesmas dan klinik), 99% FKTP memiliki Dokter, 99% FKTP memiliki kemampuan diagnosis 144 penyakit dasar, dan 90% FKTP memiliki kemampuan Lab Dasar. Dalam hal ini seluruh Daerah harus dipaksa untuk memberikan perhatian pada FKTP secara maksimal (tanpa bergantung pada Kapitasi JKN), dengan alokasi yang jelas dalam APBD untuk maintenance FKTP di wilayahnya, sehingga kebijakan ini pun harus disertai dengan payung hukum yang kuat dan mengikat.

b) Perubahan Total Paradigma Faskes Rujukan (FKRTL)
Melalui kebijakan ini, pemerintah melalui Kemenkes segera melakukan perbaikan tarif INA CBGs dengan melakukan penyusunan sistem tarif CBGs yang bersifat dinamis (penyesuaian secara berkala melalui sistem). Disisi lain, RS Wajib menggunakan tarif berbasis biaya CBGs sebagai dasar dengan marjin tariff teratas +/- 5% dari tariff INA-CBGs yang telah ditetapkan. Selain itu RS mulai diwajibkan untuk menerapkan Remunerasi bagi dokter umum dan Dokter Spesialis.

c) Implementasi Total Sistem Rujukan Nasonal
Kebijakan ini dilakukan dengan memperkuat pengendalian layanan kesehatan melalui penguatan fungsi Pusat Rujukan Nasional yang tertuang dalam suatu Blueprint Sistem Rujukan Nasional. Dalam hal ini seluruh Pusat Rujukan Nasional diarahkan menjadi RS Vertikal yang terkendali langsung melalui koordinasi Kemenkes, RS Vertikal menjadi Pusat kendali Rujukan Nasional yang memiliki kewajiban pembinaan terhadap Jejaring Rujukannya hingga ke level terendah (FKTP). Dalam hal ini RS Pusat Rujukan Nasional memiliki kendali pembinaan yang efektif dalam mengelola layanan kesehatan secara nasional khususnya dari sisi kompetensi layanan rujukan. tanpa mengganggu desentralisasi wewenang pembinaan faskes yang sebagian besar telah dilimpahkan kepada Pemda.

d) Perbaikan Total Distribusi Tenaga Kesehatan
Kebijakan ini disusun berdasarkan roadmap distribusi tenaga kesehatan nasional yang dimulai dengan tahapan Perhitungan Ulang Kebutuhan Nasional berbasis Rencana Kebutuhan Daerah. Dalam hal ini distribusi SDM dilakukan secara bottom up dan terkendali secara nasional. Selain itu dilakukan pula perubahan pola mekanisme perizinan dan penempatan Dokter Spesialis termasuk dengan melakukan perubahan regulasi jika diperlukan.

e) Perbaikan Total Tata Kelola Obat Nasional
Perbaikan tata kelola obat nasional khususnya dilakukan untuk mendorong penurunan harga obat nasional dan pemenuhan kebutuhan obat JKN. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah melalui pendirian suatu Lembaga Tata Kelola Obat dan Alat Kesehatan Nasional, Lembaga ini berwenang mengatur rantai distribusi obat beserta mekanisme pengadaannya secara online melalui e-catalogue (kewenangan LKPP dialihkan pada lembaga ini) juga melakukan assessment HTA. Lembaga ini juga bertanggungjawab melakukan perbaikan Pola Penyusunan Formularium Nasional bersama Kemenkes yang mengintegrasikannya secara berkesinambungan dengan e-Catalogue.

Selain itu dilakukan pula perubahan Pola penyusunan Peta Kebutuhan Obat Nasional/ Metode Penyusunan RKO daerah dan Faskes. Kebijakan perbaikan tata kelola obat juga diarahkan pada upaya Penguatan Industri Bahan Dasar Obat Nasional khususnya untuk mengurangi ketergantungan bahan baku Impor, termasuk didalamnya upaya mendorong pemberian insentif untuk pelaku industri/investasi bahan dasar obat.

4) Melakukan Restrukturisasi Total pada Pembiayaan Kesehatan Nasional
Sasaran Inti
a) Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk
Inisiatif Strategis
a) Diversifikasi Risiko Pembiayaan Kesehatan melalui Penguatan Peran Swasta dan Pemda
Kebijakan ini dilakukan untuk menggeser risiko adverse selection yang selama ini ditanggung BPJS Kesehatan atas segmen peserta Mandiri (PBPU). Melalui kebijakan ini pengelolaan jaminan kesehatan peserta mandiri (PBPU) khususnya pada tahap rujukan dialihkan pada pihak swasta dengan melibatkan peran asuransi kesehatan nasional. Dalam hal ini BPJS Kesehatan diarahkan untuk berfokus mengelola manfaat kapitasi bagi seluruh segmen peserta, dan manfaat rujukan terbatas hanya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan Pegawai Negeri serta pensiunan. Sementara bagi non peserta PBI, penjaminan manfaat rujukan dilakukan melalui mekanisme koordinasi manfaat dimana BPJS Kesehatan hanya menanggung manfaat kapitasi (144 penyakit dasar) dan manfaat rujukan terbatas pada 10 penyakit terbanyak), manfaat rujukan lainnya diserahkan pada Asuransi Kesehatan yang berkoordinasi manfaat. Dalam hal ini peserta Mandiri (PBPU), dan Peserta Penerima Upah wajib memilih asuransi yang diinginkan sesuai dengan paket manfaat rujukan ditawarkan asuransi di pasar. Dalam hal ini Pemda melalui APBD juga dapat menjamin manfaat rujukan bagi masyarakat diluar segmen PBI APBN melalui BPJS Kesehatan atau melalui Asuransi Kesehatan lainnya dengan produk manfaat rujukan yang sesuai dengan kemampuan fiskalnya.

b) Penerapan Cost Sharing pada Manfaat Rujukan tertentu
Melalui kebijakan ini seluruh peserta JKN segmen non PBI wajib berkontribusi (cost sharing) secara terbatas dalam pengeluaran biaya kesehatannya khususnya untuk penyakit Katastropik dan tindakan Sectio Cesaria non Darurat/Cito). Peserta non PBI juga wajib berkontribusi dalam hal obat khususnya pada obat-obat berharga tinggi.

c) Pendirian Lembaga Klaim dan HTA Nasional
Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan potensi dispute klaim yang selama ini selalu terjadi sehingga menghambat proses pembayaran klaim, maka fungsi review dan Penilaian Klaim harus dilakukan secara terpisah dan independen. Dalam hal ini penilaian klaim (verifikasi) tidak lagi dilakukan oleh BPJS Kesehatan melainkan melalui lembaga klaim tersendiri dengan verifikator yang profesional dan tetap tersertifikasi. Lembaga ini didirikan di setiap daerah hingga ke level Kab/Kota dan terstruktur hingga di level nasional. Lembaga ini juga dapat berfungsi konsultasi khususnya dalam melakukan penilaian HTA khususnya terkait dengan diagnosa klaim dan penyusunan tariff RS sesuai dengan INA CBGs.

5) Melakukan Penguatan Total pada Regulasi dan Kelembagaan Kesehatan secara Nasional di bidang Kesehatan
Sasaran Inti
a) Meningkatnya kinerja sistem kesehatan
Inisiatif Strategis
a) Revisi Regulasi Nasional di bidang Kesehatan
Kebijakan ini mendorong adanya upaya revisi secara signfikan terhadap beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dengan konteks saat ini diantaranya:
(i) Revisi UU BPJS – khususnya terkait kesehatan Perubahan pola kepesertaan, perubahan manfaat, perubahan tata kelola, dll
(ii) Revisi UU RS – pengaturan terkait sistem rujukan nasional yang belum tertuang dalam UU RS
(iii) Revisi UU Kesehatan – pengaturan secara lebih spesifik terkait pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan sistem rujukan.
(iv) Revisi Perpres SKN – dirubah agar lebih implementatif. Selama ini Perpres tidak berjalan. Selain itu diperlukan pengaturan lebih rinci terkait subsistem Pembiayaan/jaminan Kesehatan, dimana selama ini belum ada pembagian peran dan tugas yang jelas khususnya peran Pemda pada subsistem pembiayaan/jaminan kesehatan).

b) Penguatan Kompetensi Kebijakan Dinas Kesehatan Kab/Kota.
Kebijakan ini bertujuan agar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menjalankan peran pembinaannya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang telah dialihkan berdasarkan UU Pemda, yakni dalam hal pembinaan FKTP, FKRTL tipe C dan D, promotif preventif, hingga pengelolaan Tenaga Kesehatan. Dalam hal ini penguatan fungsi pembinaan Dinkes akan didorong baik melalui APBD maupun melalui kompetensi Dinkes dalam mengelola kebijakannya.

c) Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 di seluruh lini unit kerja Kemenkes dan satuan vertikal dibawahnya.
Saat ini pendekatan manajemen risiko sangat efektif untuk memitigasi seluruh potensi yang mengganggu berjalannya proses bisnis organisasi. Penerapannya secara optimal diperlukan agar tujuan organisasi dan strateginya dijalankan secara optimal dari seluruh level baik pimpinan hingga unit kerja terkecil. Dalam hal ini penerapan standar ISO 31000:2018 sebagai standar internasional dalam pengelolaan manajemen risiko organisasi harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan kesehatan nasional yang dilakukan oleh Kemenkes beserta unit vertikalnya.

d) Review dan Perbaikan Total seluruh Proses Bisnis Pelayanan Kesehatan RS Vertikal
Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh RS Vertikal yang dimiliki Kemenkes khususnya yang berperan sebagai pusat rujukan, dapat secara optimal mendukung pengendalian penyelenggaraan Sistem Rujukan Nasional. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan menyesuaikan seluruh proses bisnis pelayanannya untuk memberikan layanan rujukan yang lebih efektif dan optimal serta terintegrasi dengan seluruh jejaring rujukannya hingga ke level terendah (FKTP).

MATRIKS VISI ABDULLAH ANTARIA UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA
2020-2024
Visi Misi Sasaran Inisiatif Strategis (breakthroughs)
“MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA YANG SEHAT DAN PRODUKTIF”
1. Melakukan Peningkatan Kualitas Total pada Kesehatan Keluarga
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat (zero tolerance malnutrition)
1. Penguatan Total Posyandu untuk Keluarga

  1. Penguatan Total Fungsi UKM di Puskesmas
  2. Kampanye Total Gerakan Nasional 1000 HPK melalui peran Puskesmas, Posyandu, dunia usaha, dan masyarakat menuju zero tolerance malnutrition.
  3. Penyusunan Indeks Kesehatan Keluarga (komposit seluruh indeks kesehatan perorangan berbasis pada pencapaian SDGs)
    1. Melakukan Upaya Total pada Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Berisiko Tinggi Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular
    2. Program Percepatan Penurunan Total Risiko 5 PTM Penyebab Kematian Terbesar dan Berbiaya Tertinggi.
  4. Program Percepatan Penurunan Total Risiko 5 Penyakit Menular dengan Dampak Terbesar dan Terluas.
    1. Melakukan Perbaikan Total Pada Akses Pelayanan Kesehatan Nasional
      Meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
    2. Perbaikan Total Layanan Faskes Dasar (FKTP) melalui peran efektif Pemda.
  5. Perubahan Total Paradigma Faskes Rujukan (FKRTL)
  6. Implementasi Total Sistem Rujukan Nasonal
  7. Perbaikan Total Distribusi Tenaga Kesehatan
  8. Perbaikan Total Tata Kelola Obat Nasional
    1. Melakukan Restrukturisasi Total pada Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional
      Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk
    2. Diversifikasi Risiko Pembiayaan Kesehatan melalui Penguatan Peran Swasta dan Pemda
  9. Penerapan Cost Sharing pada Manfaat Rujukan tertentu
  10. Pendirian Lembaga Klaim dan HTA Nasional
    1. Melakukan Penguatan Total pada Regulasi dan Kelembagaan Kesehatan secara Nasional di bidang Kesehatan Meningkatnya kinerja sistem kesehatan
    2. Revisi Regulasi Nasional di bidang Kesehatan
  11. Penguatan Kompetensi Kebijakan Dinas Kesehatan Kab/Kota.
  12. Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 di seluruh lini unit kerja Kemenkes dan satuan vertikal dibawahnya.
  13. Review dan Perbaikan Total seluruh Proses Bisnis Pelayanan Kesehatan RS Vertikal.

Kamis 17 Oktober 2019

Sumber : Rois Hidayat SH

Editor : Warsito Nusantoro Pamungkas

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments