Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

SPP Gratis Mulai Januari, Terlanjur Bayar Akan Dikembalikan 07 Janbidang ikpNo Comments

SPP Gratis Mulai Januari, Terlanjur Bayar Akan Dikembalikan


Rabu 8 Januari 2020 | Editor : Umy

BERITAistana.com

 

SEMARANG– Program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah diberlakukan mulai Januari 2020. Siswa yang terlanjur membayar SPP hingga Juni 2020 berhak mendapatkan pengembalian dari sekolah.

 

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela kunjungan kerja di Pekalongan, Selasa (7/1/2020). Menurut Ganjar, semua kepala sekolah telah mendapat sosialisi terkait program teresbut.

 

“SPP gratis kami mulai tahun ini, kalau ada yang sudah terlanjur membayar full, maka kepala sekolah harus mengembalikan,” tegasnya.

 

Ganjar juga meminta kepala sekolah, dinas pendidikan dan komite sekolah untuk menyosialisasikan kebijakan baru tersebut. Mereka mesti transparan dan tidak “bermain” anggaran, apalagi korupsi.

 

“Karena sekarang siswanya ikut mengawasi. Siswa saya dorong menjadi agen-agen antikorupsi di sekolah,” ungkap gubernur.

 

Dia juga meminta agar pihak sekolah mengurangi pungutan yang dibebankan kepada siswa. Segala bentuk pungutan harus diketahui orang tua siswa dan harus disepakati bersama.

 

“Yang benar-benar miskin, dilarang dimintai pungutan apapun. Saya minta ini dilaksanakan dengan baik,” sorot mantan anggota DPR RI ini.

 

Sanksi Tegas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri menambahkan, dengan program SPP gratis itu, pihak sekolah harus mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Jika sebelumnya RKAS dibuat sesuai tahun ajaran baru selama satu tahun, maka untuk tahun ini RKAS dibuat hanya enam bulan, yakni mulai Januari hingga Juli 2020.

 

“Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh Kepala SMA/SMK/SLB negeri terkait hal itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi secara intensif,” kata dia.

 

Disampaikan, seluruh kepala sekolah juga wajib mengembalikan pembayaran SPP yang terlanjur dilunasi oleh siswa. Apabila tidak dikembalikan secara utuh, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

 

“Kalau tidak dikembalikan, pasti kami ambil tindakan. Karena program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah,” ujar Jumeri.

 

Terkait pungutan, dia akan melakukan pengawasan secara intensif. Saat ini, sekolah tidak boleh mengambil pungutan tanpa seizin Dinas Pendidikan atau cabang dinas.

 

“Pungutan harus selektif dan harus seizin kami. Akan kami lihat urgensi pungutan itu. Pungutan juga harus transparan, sukarela dan tidak memaksa. Kepada siswa yang benar-benar tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan,” imbuh Jumeri.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri mulai 2020. Anggaran sebesar Rp860,4 miliar disiapkan untuk menyukseskan program itu. Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta berupa bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) besesar Rp123,85 miliar. Bosda untuk MA negeri dan swasta juga disiapkan sebesar Rp26,5 miliar. (Humas Jateng)

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Listyo Ade Saputro
Listyo Ade Saputro
1 year ago

Bagaiman yg bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri pak..? Apakah bebas SPP jg..? Mohon informasinya..

Rohim
1 year ago

Smp bagaimana pak

Topo Susilo
Topo Susilo
1 year ago

Proses pencairan BOSDA jangan sulit dan berbelit. Khusunya untuk sekolah swasta

Bams
Bams
1 year ago

Apa benar itu mulai Januari 2020 g ada pungutan utk SPP di sekolah negeri,trs untuk sekolah swasta gimana? sebab skr banyak sekali pungutan” liar n berbagai alasan komite sekolah untuk menghasilkan uang.kasihan sama masyarakat yg g mampu ujung” nya byk anak” putus sekolah/d.o
tolong yth.pak gubernur jawa tengah bpk ganjar Pranowo utk mengatasi masalah ini.
trima kasih.

H.Sugiri
H.Sugiri
1 year ago

Apakah bebas biaya sma smk dan slb hanya berlaku di jawa tengah apakah seluruh indonesia, mohon penjelasan nya dan apakah khusus sekolah negeri apakah termasuk swata .
Mohon jawaban selekas nya .

Kardiki
Kardiki
1 year ago

Maaf lw sd dan smp gratis spp jg pa ngga..

Sartono
Sartono
1 year ago

Tapi untuk dari skolahan bentuk tim komite untuk tarik iuran yg di atas namakan uang gedung atau yg lain itu memberatkan. Itu sudah berlaku untuk yg smp di lingkungan kami . Apa bisa di ringankan beban wali murid pk untuk iuran trsebut?

Jujur sitanggang
Jujur sitanggang
1 year ago

Apakah ini berlaku di seluruh Indonesia?