Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

SDM KESEHATAN INDONESIA: MEMULIHKAN TULANG PUNGGUNG PEMBANGUNAN SDM UNGGUL NASIONAL

Baca Normal 7 Menit


Oleh: dr. Abdullah Antaria, MPH, PhD
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki nilai-nilai yang harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap individu Warga Negara. Pada kenyataannya tuntutan perubahan zaman yang semakin modern dan terglobalisasi memberikan tantangan tersendiri bagi proses internalisasi tersebut. Nilai-nilai Pancasila senantiasa beririsan dengan nilai-nilai modernitas dan nilai-nilai yang semakin tumbuh pesat di seluruh dunia. Tidak semua hal dapat berjalan beriringan dan tidak semua hal dapat begitu saja dikesampingkan. Begitu pula dalam pembangunan SDM Indonesia, tuntutan perubahan zaman dan keterbukaan membuat SDM Indonesia dituntut untuk berdaya saing dan mampu mengikuti arus perkembangan global. Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan jelas harus menghadapi banyak kepentingan yang mewarnai pembangunan SDM Indonesia.
Pembangunan SDM memiliki nilai strategis pada pencapaian pembangunan nasional saat ini. Terlebih Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan fokus pada periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan SDM.
Salah satu hal penting dalam pembangunan SDM adalah Kesehatan. Kesehatan sebagai hak individu maupun hak sosial dijamin oleh negara, sebagaimana, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Mengacu pada naskah akademik RUU Pendidikan Kedokteran yang disusun oleh DPR RI, Setidaknya terdapat 4 (empat) unsur yang harus ditaati oleh negara dalam usaha memenuhi hak rakyat atas pelayanan kesehatan yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Unsur ketersediaan diartikan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan baik fasilitas, sarana dan prasarana seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Unsur aksesibilitas dalam hal ini berarti negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang. Unsur kualitas diartikan bahwa pelayanan kesehatan harus memenuhi standar yang layak bagi kemanusiaan. Unsur kesetaraan diartikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang, termasuk bagi golongan masyarakat rentan. Pemenuhan prinsip-prinsip hak rakyat atas kesehatan tersebut di atas merupakan kewajiban Negara.
Salah satu bagian penting pada unsur ketersediaan sebagai hak rakyat atas pelayanan kesehatan adalah keberadaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis dan vital dalam kelompok tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
Gambaran diatas menggambarkan bahwa SDM kesehatan menjadi tulang punggung dari terwujudnya pembangunan SDM Indonesia yang unggul di bidang kesehatan. Dari sisi SDM Kesehatan, banyak sisi yang bisa memberikan gambaran besar sejauh mana nilai-nilai Pancasila akan selalu berbenturan dengan kepentingan global. Dari waktu ke waktu hal tersebut tidak bisa dihindari melainkan dihadapi dengan taktis dan strategis.

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN:
Pada periode pertama Presiden RI Joko Widodo (RPJMN ke III) Program Indonesia Sehat menjadi salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.
Pada pelaksanaannya, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di era RPJMN ke III, dimana masing-masing tantangan memiliki simpul yang sama yakni tenaga kesehatan. Tantangan tersebut antara lain:

  1. Masih lemahnya penerapan paradigma sehat. Pelaksanaan paradigma sehat masih menjadi tantangan mendasar, mengingat masih banyak pekerjaan rumah khususnya dalam hal implementasi program promotif preventif, serta masih banyaknya tantangan terkait. status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Pada kenyataannya paradigma promotif preventif yang menjadi dasar paradigma sehat masih belum berkembang baik dari sisi anggaran, metode, maupun SDM. Paradigma promotif preventif juga memerlukan dukungan utama dari para tenaga kesehatan. Namun demikian umumnya tenaga kesehatan di Indonesia saat ini masih berpandangan kuratif, atau mengobati. Pendekatan kuratif merupakan pendekatan perorangan yang cenderung pasif dan sulit untuk mengatasi akar persoalan atau pokok masalah secara luas. Pendekatan promotif preventif justru yang menjadi kunci mendasar tercapainya kesehatan masyarakat secara menyeluruh, tetapi sulit diwujudkan mengingat bukan hanya paradigma masyarakatnya saja, tetapi juga paradigma tenaga kesehatannya masih pada tataran paradigma kuratif.
  2. Tidak berperannya daerah dalam penguatan pelayanan kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan di masyarakat menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pada kenyataannya seiring dengan pelaksanaan JKN, maupun penerapan paradigma sehat, Pemerintah baik melalui Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan mengalami kesulitan dalam mengendalikan dan membina kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Disisi lain daerah telah dilimpahkan kewajiban dan berbagai kewenangan seperti diantaranya kewajiban APBD 5% untuk anggaran kesehatan (UU Kesehatan) dan kewenangan pembinaan Faskes (RS B/C/D, dan FKTP) serta SDM Nakes (UU Pemda). Pada kenyataannya masih banyak Pemda yang belum melakukan kewajiban serta kewenangan tersebut secara optimal. Bahkan saat ini Pemda cenderung mengalihkan beban kewajibannya tersebut pada pendanaan pusat (DAK/BOK) maupun pembiayaan BPJS Kesehatan pada faskes. Disisi lain Pemda juga tidak mendorong secara optimal adanya perbaikan kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan, sehingga pada akhirnya masih banyak daerah dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dengan kualitas yang terbatas pula, sementara upaya penerapan continuum of care juga tidak berjalan secara utuh.
  3. Tantangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Dari sisi pelaksanaan JKN, saat ini JKN belum berhasil mencapai Cakupan Kepesertaan semesta (95% penduduk) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN ke III. Hingga tahun 2018-2019 upaya pencapaian kepesertaan belum berjalan sesuai target sehingga pencapaian target 95% penduduk ditunda hingga periode RPJMN ke IV. Dari sisi manfaat, rasio klaim program JKN masih diatas 100%, artinya pengeluaran biaya manfaat masih lebih tinggi dari pendapatan iuran. Pengeluaran biaya manfaat yang sangat besar disinyalir tidak terkendali akibat pelayanan kesehatan yang tidak efisien dan efektif (moral hazard) dan masih digunakannya paradigma fee for services oleh para tenaga kesehatan. Selain itu distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata juga menjadi penyebab pelayanan kesehatan yang tidak optimal di lapangan.
    Ketiga persoalan diatas memiliki simpul masalah yang sama yakni SDM kesehatan. Jika dikaji lebih mendalam, khususnya dari sisi kebijakan nasional, pembangunan SDM kesehatan memiliki tantangan yang komprehensif dan perlu diatasi segera.

PERMASALAHAN SDM KESEHATAN:
Permasalahan tenaga kesehatan merupakan salah satu pokok dan akar masalah atas beragam tantangan yang terjadi saat ini dalam melakukan pembangunan kesehatan. Secara mendalam pokok masalah dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
Tantangan Kelembagaan Pengelolaan SDM Kesehatan
Terdapat beberapa permasalahan terkait kelembagaan SDM kesehatan. Antara lain:

  1. Minimnya dukungan Pemda terhadap kebijakan Pusat. Hingga saat ini tampak bahwa upaya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang dilakukan masih merupakan upaya Pusat. Peran Pemda masih belum optimal. Kementerian Kesehatan masih harus terus mendorong peran serta pemerintah daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas. Anggaran Kemenkes melalui APBN masih sangat banyak tersedot untuk mendorong peningkatan kualitas Puskesmas, sementara peran APBD justru tidak signifikan. Untuk pembinaan Puskesmas, Pemda justru seringkali mengganggap tidak menjadi prioritas karena sudah memperoleh DAK dan dana Kapitasi JKN.
  2. Minimnya dukungan Regulasi. Saat ini pengaturan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengatur tentang tenaga Kesehatan Strategis masih lemah. Banyak celah kebijakan yang perlu diatur untuk memperkuat NSPK yang ada sehingga dapat dilaksanakan atau diimplementasikan di lapangan.
  3. Sistem Informasi dan Data SDM Kesehatan belum termanfaatkan. Hasil pemetaan informasi dan data SDM dari waktu ke waktu semakin membaik dan akurat, namun penggunaannya untuk kepentingan kebijakan masih belum optimal. hasil pemetaan SDM Kesehatan belum menjadi dasar dalam pengajuan kebutuhan dari daerah, sebagai contoh hasil pemetaan SDM di puskesmas yang belum terpenuhi hingga saat tidak dijadikan dasar dalam usulan formasi kebutuhan tenaga kesehatan daerah.
  4. Masih banyaknya tantangan dalam Pelaksanaan Nusantara Sehat Pada tahun 2018, jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui tim Nusantara Sehat sebanyak 156 tim atau sebanyak 894 orang. Sedangkan penempatan tenaga kesehatan dalam rangka penugasan khusus individu di fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebanyak 2.334 orang. Selama tahun 2015 – 2018 melalui program Nusantara Sehat team based sudah sebanyak 3.380 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 29 Provinsi, 163 Kabupaten dan 475 Puskesmas. Sedangkan untuk penugasan khusus individu yang dimulai tahun 2017 – 2018 sudah di tempatkan 3.997 tenaga kesehatan di 29 Provinsi, 224 Kabupaten dan 1.250 Puskesmas. Beberapa permasalahan pada pelaksanaan program penugasan khusus tenaga kesehatan, yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 untuk antara lain : a. Lokus Nusantara Sehat Individu (NSI) tidak diminati/tidak dipilih peserta. Minat beberapa jenis tenaga kesehatan untuk mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan (tim dan individu) masih kurang terutama dokter dan dokter gigi termasuk tenaga kesling, tenaga ahli teknologi laboratorium medik (ATLM) dan tenaga gizi; b. Perubahan status keterpencilan Puskesmas, sehingga lokus penempatan kurang. Sasaran penempatan penugasan khusus tenaga kesehatan hanya di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan sementara target indikator kesatu adalah jumlah puskesmas keseluruhan; c. Formasi penempatan tenaga di daerah pedesaan dan perkotaan belum dibuka karena menunggu ijin prinsip dari SK Menkes untuk insentif peserta.
  5. Dukungan Pemda yang belum optimal pada Nusantara Sehat. Disisi lain dukungan Pemerintah Daerah pada program penugasan tenaga kesehatan (Nusantara Sehat) juga lemah, khususnya penugasan khusus yang berbasis tim dan individu yang kurang. Masih diperlukan advokasi ke pemerintah daerah untuk pemenuhan tenaga kesehatan di wilayahnya sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta merupakan urusan pemerintah yang wajib karena bersifat pelayanan dasar. Hal ini penting sehingga substansi kebijakan dalam program nusantara sehat dapat sepenuhnya dialihkan kepada Pemda (tidak menyebabkan ketergantungan Pemda pada Pusat). Perlu dipikirkan pula upaya penguatan program Nusantara Sehat untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan strategis misalnya dukungan peraturan kepegawaian yang memberikan jaminan karier bagi para tenaga kesehatan yang telah bersedia ditempatkan khususnya di DTPK.
    Maldistribusi dalam Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan
    Saat ini berdasarkan data KKI, per tanggal 19 Februari 2018 tercatat telah terdaftar 125.038 dokter, 29.660 dokter gigi, 35.223 dokter spesialis dan 3.513 dokter spesialis di Indonesia (gambar 2.11.). Berdasarkan standar perbandingan jumlah dokter dan masyarakat menurut WHO, jumlah dokter di Indonesia masih belum terpenuhi. Standar WHO saat ini adalah 1 dokter : 1.000 populasi, sehingga Indonesia termasuk dalam area kuning peta dokter di WHO (WHO, 2018). Demikian juga dengan distribusi dokter di Indonesia yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia. Distribusi telah lama menjadi suatu masalah yang dihadapi pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan yang perlu diatasi dan hingga kini belum dapat terselesaikan.
    Berdasarkan data KKI per provinsi pada tahun 2016, jumlah dokter terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, diikuti dengan DI Yogyakarta, Sumatera Utara dan Bali, selebihnya merupakan provinsi dengan rasio dokter < 1 : 1.000 penduduk. Rasio dokter per penduduk terendah terdapat di Maluku Utara, NTT dan Sulawesi Barat. Rasio dokter Indonesia secara nasional adalah 0,58 per 1.000 penduduk sehingga Indonesia memang masih termasuk area kuning dalam peta rasio WHO. Walaupun terdapat di area kuning, untuk saat ini minimal adalah untuk mengatasi permasalahan utama dalam pemenuhan target nasional di setiap provinsi Indonesia. Rasio dokter terhadap jumlah puskesmas juga menunjukkan distribusi data yang sangat variatif. Rasio tertinggi dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,21. Dengan 73 puskesmas yang ada, terdapat 307 dokter, sehingga dapat diperkirakan bahwa satu puskesmas dapat dilayani oleh 3-4 dokter umum. Keadaan sebaliknya terjadi pada provinsi Papua Barat di mana terdapat 149 puskesmas namun jumlah dokter umum yang tersedia hanyalah sejumlah 61 dokter sehingga dapat dipastikan ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter atau seorang dokter harus membawahi beberapa puskesmas yang posisinya berjauhan. Secara keseluruhan rasio dokter umum dengan puskesmas di suatu daerah dapat dikatakan cukup memadai, yaitu hanya terdapat 2 provinsi dengan rasio 1, sedangkan selebihnya memiliki rasio dokter terhadap puskesmas sebesar >2. Pada tahun 2014, secara nasional, rasio dokter umum per puskesmas sebesar 1.83. Jika diambil dari rasio tersebut, tampak bahwa setidaknya setiap satu puskesmas di Indonesia telah dilayani minimal oleh satu orang dokter umum, namun pada kenyataannya tidak demikian, di DKI Jakarta, per puskesmas minimal terdapat 5 dokter, sementara di Papua, dokter dapat tidak ada di Puskesmasnya
    Untuk pemenuhan jumlah dan pemerataan distribusi dokter, perlu pengaturan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti KKI, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi serta pihak lainnya terkait wahana pendidikan dan wahana pelayanan kesehatan. Perlu penghitungan kebutuhan akan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis menggunaan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu juga keterlibatan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tenaga Dokter di daerah.
    Tantangan Penyediaan Tenaga Spesialis di RS
    Tenaga Spesialis menjadi backbone RS dalam memenuhi kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kelasnya dan jenjang akreditasinya. Hingga saat ini masih terdapat 132 RS yang belum terpenuhi tenaga dokter spesialis sesuai standard. Capaian IKU kedua ini salah satunya diperoleh melalui penugasan khusus residen dan program wajib kerja dokter spesialis.
    Residen adalah dokter atau dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Untuk tahun 2018 ini, jumlah residen yang ditempatkan melalui penugasan khusus sebanyak 490 orang atau 67,12%. Penugasan khusus residen merupakan upaya terobosan pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial, serta RS kelas C dan kelas D di Kabupaten/ Kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik terutama untuk jenis tenaga Kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
    Wajib Kerja Dokter Spesialis atau Wajib Kerja Sarjana (WKDS) merupakan program pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah lulusan dokter spesialis yang mengikuti program ini mencapai 1.169 orang. Program Wajib Kerja Dokter Spesialis ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2017 Wajib Kerja Dokter Spesialis.
    Data menunjukkan berdasarkan target ratio dokter spesialis per 100.000 penduduk yang tertuang dalam Kepmenkokesra Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011 – 2025 bahwa jumlah dokter spesialis saat ini sudah mencukupi dari target yang diharapkan yaitu mencapai 14.6 dokter spesialis per 100.000 penduduk dari 10.6 yang ditargetkan. . Sejak tahun 2017, Kementerian Kesehatan telah menempatkan dokter spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017. Hingga tahun 2019, telah ditempatkan peserta WKDS sebanyak 2.298 orang di 652 rumah sakit di 34 provinsi.
    Namun demikian permasalahan yang mendesak adalah maldistribusi yang kita sadari bahwa dokter spesialis menumpuk di kota-kota besar. Ke depan, target ini perlu ditinjau kembali mengingat pada kenyataannya masih banyak Rumah Sakit yang kekurangan dokter spesialis. Pada kenyataannya mekanisme penempatan Dokter spesialis belum menyelesaikan persoalan sumbatan/ barrier to entries bagi Dokter Spesialis untuk masuk ke wilayah-wilayah daerah.
    Menurut Kemenkes, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penempatan dokter spesialis pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Rumah sakit lokus yang direncanakan sebagai penempatan residen terisi WKDS. Adanya program Wajib Kerja Spesialis bagi Lulusan Pendidikan dokter spesialis, sehingga beberapa rumah sakit mengalihkan permohonan untuk penggunaan tenaga WKDS tersebut. b. Pembatalan penugasan setelah surat tugas dan SK Residen diterbitkan.
    Terbukanya Pasar SDM Kesehatan
    Menurut studi yang dilakukan oleh ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia), dalam beberapa tahun terakhir perpindahan tenaga kerja profesional antar negara ASEAN mengalami peningkatan. Di sisi lain, Indonesia memiliki lebih dari 240 juta penduduk dengan jumlah dokter hanya 166,920 (per 16 November 2015, KKI) dan ditambah dengan penyebaran dokter yang tidak merata, maka ketersediaan dan pemerataan dokter di Indonesia masih jauh dari ideal. Hal ini membuka ruang bagi banyak pihak untuk membuka ruang bagi tenaga kesehatan asing.
    Pada dasarnya saat ini sudah terdapat beberapa dasar hukum dalam pengaturan hadirnya tenaga kesehatan asing ke lndonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Permenkes No 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing Kesehatan, serta dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan. Namun dalam perjalanannya tuntutan masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia menimbulkan polemik.
    Dampak globalisasi kesehatan yang terjadi di Indonesia sudah berjalan lama dan merupakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilakukan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia. Kesepakatan internasional yang memiliki dampak besar bagi Indonesia antara lain adalah Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia. Pada Doha Mandate pada tahun 2000 mengenai pembahasan liberalisasi perdagangan dunia, terlahir kesepakatan yang dikenal dengan GATS (General Agreement on Trade in Services). GATS mencakup 12 sektor jasa yang salah satunya sektor jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada bulan Desember 2005, Indonesia menyetujui liberalisasi 12 sektor jasa – termasuk jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan – dengan meratifikasi GATS. Sejak saat itu, sektor jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan dimasukkan sebagai komoditas perdagangan.
    Kesepakatan regional terbaru yang sudah diimplementasikan Indonesia mulai tahun 2018 ini adalah mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai bagian dari globalisasi masyarakat dunia. Untuk bidang kesehatan, sejak bulan Januari 2010 telah disepakati mengenai Mutual Recognition Agreement (MRA). Era keterbukaan bagi perdagangan sektor jasa kesehatan dan pendidikan telah dimulai. Kerja sama antar negara ASEAN dalam bidang kesehatan antara lain adalah memfasilitasi mobilitas praktisi medis di ASEAN, saling pengakuan antar praktisi medis, bertukar informasi dan kerja sama baik untuk praktik-praktik terbaik standardisasi praktik medis maupun dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan praktisi medis. Pelaksanaan MEA dalam bidang kesehatan ini akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.
    Dalam bidang pelayanan kesehatan, kualitas mutu dokter Indonesia dipaksa harus mampu bersaing dengan dokter dari negara ASEAN lainnya. Bagi sistem pendidikan kedokteran pun perlu siap untuk menghasilkan lulusan yang dapat direkognisi kualifikasinya dengan lulusan dari negara ASEAN lainnya. Untuk merespon terhadap kebijakan MEA dan implikasinya yang berupa mobilisasi jasa kesehatan dan pendidikan, ASEAN telah membentuk ASEAN University Network for Quality Assurance (AUN-QA). AUN-QA telah mengembangkan AUN-QA Guidelines for Actual Quality Assessment yang terdiri dari 11 kriteria. AUN-QA Guidelines ini dijadikan sebagai dasar untuk proses sertifikasi program studi oleh AUN-QA. Beberapa program studi dokter di Indonesia telah memperoleh Sertifikasi AUN-QA.
    Untuk mendorong kesetaraan dan penyamaan kualitas dokter dari berbagai negara, WHO telah mengeluarkan „Standards for Accrediting Agencies‟ atau standar untuk lembaga akreditasi dan mendorong WFME untuk mengembangkan mekanisme penilaian lembaga akreditasi. Indonesia telah mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes) yang mulai beroperasi pada tahun 2015. Saat ini, LAM PT Kes sedang dalam proses aplikasi untuk dinilai oleh WFME. Bila LAM PT Kes mendapat pengakuan (rekognisi) dari WFME bahwa penyelenggaraan akreditasi oleh LAM PT Kes telah memenuhi standar dari WFME dan WHO, maka semua program studi dokter yang diakreditasi oleh LAM PTKes bisa diakui secara internasional (WFME, 2015).

Kualitas Lulusan Kedokteran yang belum sama
Indonesia kini memiliki 83 Fakultas Kedokteran. Jumlah itu dinilai berlebihan. Namun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akhir Maret lalu justru menyetujui pembukaan delapan Fakultas Kedokteran baru. Pertumbuhan fakultas yang tak terkendali itu mengancam mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Sejumlah lembaga berlomba mendirikan FK demi meraup uang besar dari mahasiswa dengan mengabaikan kelayakan dan kepatutan. Sementara calon mahasiswa dan orangtua berani membayar mahal agar jadi dokter meski kemampuan dan karakter tak memadai. Menurut KKI untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter, 60 FK telah memadai. Pembentukan FK perlu memperhatikan rasio penduduk, 1 fakultas bagi 4 juta warga, demi kecukupan kasus yang akan dipelajari calon dokter. Pembentukan FK baru diharapkan membuat lulusannya mau bekerja di daerah itu. Nyatanya, mayoritas mahasiswa FK dari luar daerah yang kalah bersaing saat mendaftar FK di daerahnya.
Menurutnya, hasil akreditasi dan kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) masih kurang memuaskan melihat angka kelulusan beberapa Fakultas Kedokteran yang masih di bawah 50 persen. Banyaknya pendirian FK tanpa sistem seleksi yang ketat, justru menghasilkan Fakultas Kedokteran dengan mutu yang kurang baik, namun menarik dana yang tidak sedikit dari mahasiswa.
BEBERAPA SOLUSI STRATEGIS
Mengacu pada beragam tantangan kebijakan diatas, khususnya dalam rangka memperbaiki penyediaan SDM Kesehatan nasional baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, diperlukan solusi strategis berupa kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional, beberapa diantaranya adalah:

  1. Mengatasi tantangan Kelembagaan dalam pengelolaan SDM Kesehatan, melalui:
    a. Peningkatan dukungan pemda terhadap seluruh kebijakan program nasional terkait SDM Kesehatan termasuk dari sisi APBD dan Kebijakan Daerah.
    b. Penguatan seluruh regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan SDM Kesehatan nasional agar lebih implementatif di lapangan.
    c. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi dan Data SDM Kesehatan dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (Dinkes).
    d. Perbaikan seluruh tantangan teknis dalam Pelaksanaan Program Nusantara Sehat dan melibatkan kontribusi dukungan pemda yang lebih besar terhadap Program tersebut.
  2. Memperbaiki Maldistribusi dalam Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan melalui:
    a. Perbaikan tata kelola distribusi SDM Kesehatan Nasional dan Daerah
    b. Pengembangan Sistem Pemetaan dan Distribusi SDM Kesehatan Nasional yang bersifat realtime dan Terintegrasi.
  3. Mengatasi tantangan Penyediaan Tenaga Spesialis di RS melalui:
    a. Redesain Kebijakan Nasional Tata Kelola Penyediaan Tenaga Dokter Spesialis Nasional
    b. Integrasi Proses Distribusi Tenaga Dokter Spesialis secara Nasional melibatkan seluruh Asosiasi Profesi terkait melalui Satu Pintu Lembaga.
  4. Mengatasi tantangan Terbukanya Pasar SDM Kesehatan dan Kualitas Lulusan Kedokteran yang belum sama, melalui:
    a. Menyusun kebijakan Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Asing
    b. Menyusun Grand Desain Percepatan Penyetaraan Kompetensi SDM Kesehatan Nasional
    LAST BUT NOT LEAST, SOLUSI ATAU STRATEGI TEPAT untuk memeratakan penyebaran tenaga kesehatan, untuk menjadikan atau menyamakan penghasilan para nakes yang bekerja di DTPK, untuk tersedianya SARPRAS Kesehatan yang merata diseluruh pelosok negeri sementara kemampuan anggaran pemerintah terbatas, MAKA IDE SAYA ADALAH MENGAJAK MENDORONG SWASTA IKUT AKTIF BERPARTISIPASI, KONSEPNYA ADALAH FKTP SWASTA DI SEDIAKAN DITEMPAT YANG BELUM ADA DAN DISEDIAKAN NAKESNYA SERTA DIBERI GAJI SETARA DENGAN FKTP PEMERINTAH ATAUPUN LEBIH BESAR..BERIKUT KONSEP ORIGINAL SAYA TAHUN 2015. DAN SUDAH SAYA PERNAH BERIKAN KEPADA MENTERI SAYA YM MENKO PMK IBU PUAN MAHARANI TAHUN 2016.

Oleh: dr. Abdullah Antaria, MPH, PhD Pendahuluan Pada era JKN saat ini kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) menjadi penentu tercapainya pembiayaan kesehatan yang efisien, terlebih perannya yang penting sebagai gatekeeper sistem rujukan. Kemampuan FKTP untuk menapis 155 Penyakit Dasar menjadi kunci untuk mencegah penumpukan pasien di Rumah Sakit yang selama ini sebenarnya dapat dicegah sejak di tingkat primer. Jumlah FKTP (puskesmas, klinik, dokter praktek) saat ini mencapai 20,696 Unit dimana didalamnya termasuk Puskesmas yang mencapai 9,754 Unit �dengan jumlah utilisasi mencapai 120,9 juta kunjungan. Namun demikian jumlah FKTP yang cukup banyak tersebut belum mampu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana harapan publik, terbukti dari masih banyaknya keluhan publik terhadap layanan FKTP. Selain itu, jumlah rujukan dari FKTP ke Rumah sakit pun masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan infrastruktur FKTP yang berkualitas masih dibutuhkan, terlebih dengan potensi peserta JKN yang saat ini saja telah mencapai 180 Juta jiwa, dan ditargetkan akan memenuhi UHC di tahun 2019 yang berarti akan mencapai 250 Juta jiwa peserta. menunjukkan adanya kebutuhan pasar FKTP yang tinggi khususnya FKTP yang berkualitas dan unggul. Hal inilah yang seharusnya dapat dipenuhi oleh Swasta sehingga masyarakat dapat memiliki alternatif pilihan layanan kesehatan di tingkat primer yang memiliki standar pelayanan yang baik dan sesuai ekspektasi peserta JKN. Salah satu alternatif sarana pembiayaan infrastruktur kesehatan primer yang mengemuka saat ini adalah melalui mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta/Badan Usaha (KPBU). Proyek KPBU digagas untuk mengundang lebih banyak peran dan inisiatif swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sementara dana yang disediakan oleh APBN dipastikan tidak mampu menutupi keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Dengan menggandeng pihak swasta, kebutuhan dana ini diharapkan dapat tercukupi. (Aid For Development Effectiveness Secretariat, 2012, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS): Pembiayaan KPS Infrastruktur dan Kesesuaiannya pada KPS Sosial, Jakarta: Aid For Development Effectiveness Secretariat). Dalam rangka memperlancar proyek-proyek KPBU, pemerintah saat ini telah menyediakan payung hukum dengan diterbitkannya Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan infrastruktur (Perpres KPBU).� Adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres KPBU salah satunya adalah infrastruktur sosial, dimana Infrastruktur kesehatan merupakan� salah satu bagian didalamnya. Menurut Bappenas, dalam konteks sektor kesehatan, kerjasama yang dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk infrastruktur namun harus disertai dengan pelaksanaan layanannya. Kegiatan yang dikerjasamakan disesuaikan dengan arah kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk pada upaya promotif preventif. Untuk itu perlu dikembangkan suatu konsep yang dapat menggambarkan seperti apakah bentuk pelayanan kesehatan khususnya layanan primer (FKTP) yang dapat dilakukan melalui mekanisme KPBU. Pelibatan Peran Swasta dalam Penyediaan FKTP Secara lebih teknis KPBU didefinisikan sebagain perjanjian kontrak antara sebuah badan pemerintah dan badan usaha (swasta) melalui pembagian aset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam pola KPS ini juga terdapat pembagian resiko serta pendapatan dari pengoperasian fasilitas atau jasa infrastruktur yang memiliki periode waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 20-30 tahun bahkan lebih. (Foreign and Commonwealth Office, Strategic Asia: “Buku Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah-Swasta di Indonesia”, Jakarta, 2013). Dari definisi ini� terlihat adanya pembagian risiko dalam mekanisme dari yaitu pembagian resiko serta pendapatan di antara pihak pemerintah dan swasta. Mengapa swasta menjadi penting untuk dilibatkan? Pada kenyataannya di negara berkembang, sektor swasta cenderung lebih siap dan kompetitif dalam merespon perubahan dan mampu memberikan jasa layanan yang lebih efisien terlebih jika terdapat stimulus. Menurut Mitchell (2014) hal ini terjadi sebagai hasil dari tekanan biaya dan kebutuhan untuk perubahan yang meningkat pada sektor kesehatan publik, saat ini peran swasta kembali dieprhitungkan sebagai model yang lebih efisien dan menjadi pendekatan yang dianggap lebih inovatif. (Marc Mitchell, M.D., M.S. , An Overview of Public Private Partnerships, Health Harvard School of Public Health) Menurutnya, kemitraan antara swasta dengan pemerintah di bidang kesehatan, didasari pada kepercayaan akan kualitas dan efisiensi pelayanan yang lebih baik jika disediakan oleh pemerintah langsung. Dalam membangun hubungan yang kuat dan memberikan gambaran pembagian risiko yang jelas antara pemerintah dan swasta, WHO memberikan gambaran pertimbangan untuk melibatkan swasta dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya untuk membangun hubungan kontrak antara pemerintah dengan swasta secara jelas harus dipastikan antara lain: Kapasitas Regulasi, kapasitas Masyarakat selaku pembeli jasa, jenis jasa pelayanan yang diberikan, jenis penyedia yang akan masuk ke pasar, situasi pasar penyedia jasa dan tingkat kepercayaan. Terkait dengan JKN, sudah lumrah saat ini kita mendengar tentang defisit yang dialami BPJS Kesehatan sejak diberlakukannya JKN. Pemerintah sendiri memiliki keterbatasan baik dalam hal pembiayaan JKN maupun dalam hal peningkatan infrastruktur kesehatan. Kondisi keterbatasan ini seharusnya menjadi peluang untuk tumbuhnya peran swasta dalam menutupi kekurangan termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur kesehatan. Disinilah kemampuan Pemerintah ditantang untuk mampu meningkatkan kontribusi swasta untuk terlibat lebih banyak dalam hal JKN khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur kesehatan dasar seperti FKTP. Beberapa Bentuk Pelaksanaan KPBU pada sektor FKTP Secara umum, terdapat beberapa skema kerjasama melalui Public Private Partnership, di antaranya kontrak servis, kontrak manajemen, kontrak sewa (lease), kontrak build-operate-transfer, dan Kontrak Konsesi. Jika dikaitkan dengan infrastruktur FKTP maka terdapat beberapa bentuk yang dapat dilakukan, sebagai ilustrasi di antaranya adalah:
• Kontrak Servis. Kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek (1-3 tahun), dengan pemberian kompensasi/fee. Dalam konteks FKTP maka kontrak ini dapat berupa kontrak jasa perbaikan kualitas pelayanan, perbaikan alat kesehatan, jasa perbaikan gedung. Dalam konteks ini ketika jasa telah dilakukan maka operasional diserahkan lagi pada pemerintah.
• Kontrak Manajemen. Pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan (operation & maintenance) suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta, dalam masa yang lebih panjang (umumnya 3-8 tahun), biasanya dengan kompensasi tetap/fixed fee. Beberapa contoh Kontrak Manajemen (i) perbaikan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, (ii) pengoperasian instalasi rawat jalan, (iii) pengelolaan fasilitas bangunan FKTP.
• Kontrak Sewa (Lease). Kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (fixed fee) untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum, dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara, dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas (user fees). Penyewa/pihak swasta menanggung risiko komersial. Masa kontrak umumnya antara 5-15 tahun. Dalam konteks FKTP, maka melalui kontrak ini pihak swasta menyewa FKTP pemerintah kemudian mengoperasikannya selama masa kontrak.
• Kontrak Build-Operate-Transfer/BOT. BOT adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (special purpose company), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan(O&M) sebuah proyek investasi FKTP selama beberapa tahun; biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Dalam konteks ini, FKTP dapat dibangun dan dioperasikan pihak swasta selama kurun waktu tertentu. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 10 sampai 30 tahun. Beberapa variasi dengan �tema� sama BT (Build and Transfer), BLT (Build-Lease-Transfer), BOO (Build-Own-Operate), BTO (Build-Transfer-Operate), CAO (Contract-Add-Operate), DOT (Develop-Operate-Transfer), ROT (Rehab-Operate-Transfer), ROO (Rehab-Operate-Own)
• Kontrak Konsesi. Struktur kontrak, dimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta (termasuk pembiayaan) untuk mengoperasikan, memelihara, dan membangun suatu aset infrastruktur, dan memberikan hak untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan fasilitas baru untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha. Umumnya, masa konsesi berlaku antara 20 sampai 35 tahun.
Ruang untuk pemanfaatan fisik untuk fungsi komersial diluar fungsi pelayanan dalam rangka pengelolaan pendapatan FKTP tersebut telah dimungkinkan dalam Perpres KPBU. Dalam konteks ini upaya peningkatan pendapatan tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Dengan demikian pemanfaatan infrastruktur untuk usaha lainnya diluar pelayanan kesehatan dapat saja dilakukan sesuai dengan batasan yang diatur dalam Perpres KPBU. Pengembangan Kualitas dan Mutu FKTP berbasis KPBU Agar swasta dalam mewujudkan FKTP dapat menjalankan fungsinya secara optimal maka perlu dipahami dengan baik, bahwa swasta sanggup menyediakan:
• kinerja pelayanan,
• proses pelayanan, maupun
• sumber daya yang digunakan.
Hal ini untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka secara komprehensif. Keberhasilan swasta dalam mengembangkan dapat dilakukan oleh internal swasta itu sendiri melalui penilaian kinerja FKTP yang mencakup:
• manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga,
• manajemen sistem pencatatan dan pelaporan/Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS).
Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP berbasis KPBU, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. FKTP swasta agar setara dengan FKTP lainnya maka wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Payung akreditasi FKTP tersebut adalah� Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015� Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Tujuan utama akreditasi FKTP adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi FKTP� adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Dengan mengacu pada standar akreditasi puskesmas tersebut maka kehadiran swasta dalam penyediaan FKTP melalui mekanisme KPBU dapat menyesuaikan standar yang diperlukan sebagai provider BPJS Kesehatan. Managed Care pada FKTP berbasis KPBU Dari sisi pembiayaan, perlu diterapkan pola managed care pada layanan primer (managed primary care). Sistem�managed primary care�adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasiskan layanan primer yang menerapkan manajemen pengendalian utilisasi dan biaya tanpa meninggalkan mutu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, di mana penyelenggaraan dilakukan secara menyeluruh meliputi promotif, preventif dan� kuratif sesuai dengan kewenangan FKTP. managed primary Care berupaya mengintegrasikan pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan dalam suatu sistem yang mengelola biaya, memberikan kemudahan akses pada seluruh pesertanya sehingga pembiayaan tersebut menjadi efisien dan efektif / tepat sasaran. Tentu saja tanpa meninggalkan standard pelayanan medis yang berlaku. Pelaksanaan integrasi pembiayaan dan pelayanan kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
• Membuat kesepakatan antara swasta selaku pelaksana KPBU dengan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan serangkaian jasa pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh tertanggung.
• Memenuhi standar akreditasi FKTP.
• Penekanan pada hal yang bersifat preventif, sehingga meminimalisir rujukan yang berbiaya tinggi
• BPJS Kesehatan Pemberian insentif bagi Swasta pelaku KPBU untuk turut serta mengendalikan biaya dan agar memberikan pelayanan medis yang tidak overtreatment.
Beberapa Langkah aplikatif dalam Managed primary� care dalam hal ini antara lain:
• BPJS Kesehatan membuat kontrak dengan “Beberapa” Penyedia swasta yang dipilih, serta merujuk seluruh peserta untuk berobat pada provider yang ditunjuk.
• BPJS Kesehatan memberlakukan Risk Sharing dengan Provider yang ditunjuk tersebut dengan metode pembiayaan dengan sistem yang sama dengan FKTP seperti Puskesmas.
Dalam Managed care, umumnya layanan yang diberikan bersifat komprehensif, sehingga paling tidak mencakup pelayanan-pelayanan sebagai berikut:
• Pelayanan Tingkat Primer: Rawat jalan oleh dokter umum / keluarga, dokter gigi, bidan praktek, klinik (seperti puskesmas)
• Upaya promotif: penyuluhan kesehatan perbaikan gizi
• Upaya Preventif: imunisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana
• Gawat darurat (dasar spt PONED)
• Pelayanan penunjang diagnostik dasar (laboratorium, radiology, dsb)
Penutup Melibatkan swasta dalam penyediaan FKTP merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.� �Dlaam konteks tersebut pemerintah telah memberikan payung melalui Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan infrastruktur (Perpres KPBU) sehingga swasta dapat turut serta mewujudkan infrastruktur pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks ini pola KPBU menjadi pintu masuk bagi swasta untuk bermitra termasuk dalam konteks penyediaan infrastruktur KPBU termasuk dalam hal pelayanannya. Agar swasta dalam mewujudkan FKTP dapat menjalankan fungsinya secara optimal maka perlu dipahami dengan baik, bahwa swasta sanggup menyediakan:mkinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun� sumber daya yang digunakan. Untuk menjamin bahwa peningkatan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP berbasis KPBU, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.� FKTP berbasis KPBU agar setara dengan FKTP lainnya maka wajib untuk diakreditasi. Payung akreditasi FKTP tersebut adalah� Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015� Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dari sisi pembiayaan, dalam FKTP berbasis KPBU harus mampu menerapkan pola managed care pada layanan primer (managed primary care) untuk memastikan risiko pembiayaan dapat dijamin melalui JKN. Dalam hal ini FKTP harus mampu menggunakan sistem Kapitasi dan meninggalkan pola pembiayaan lama (fee for services). Pola managed primary care berupa sistem Kapitasi berupaya mengintegrasikan pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan dalam suatu sistem yang mengelola biaya, memberikan kemudahan akses pada seluruh pesertanya sehingga pembiayaan tersebut menjadi efisien dan efektif / tepat sasaran.
(dr. Abdullah Antaria, MPH, PhD; PhD Bidang Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan & Administrasi Kesehatan)

Kamis 17 Oktober 2019

Sumber : Rois Hidayat SH

Editor : Warsito Nusantoro Pamungkas

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments