Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

PT. MITRA MAKMUR KARYATAMA TERANCAM DI CABUT IZIN REKOMTEKNYA

Selasa 3 Desember 2019| Editor : Warsito Nusantoro Pamungkas

KLATEN,–Para Aktivis Penggiat Lingkungan Hidup, sudah gerah dengan kecelakaan kerja yang terus berulang. Hingga November bulan lalu, sudah ke dua kali kecelakaan kerja di lokasi tambang pasir dan batu( Sertu ), di areal PT. MITRA MAKMUR KARYATAMA, yang berada di bantaran sungai kali krasak Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Yang telah terjadi pada 29-11-2019 malam pada pukul 23 : 45 WIB.

Surat yang dikirim kepada presiden joko Widodo (Jokowi)

Secara umum, paling disorot kinerja kepala teknik tambang (KTT). Mereka sedianya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap enam aspek di masing-masing perusahaan.

Yakni, aspek teknis, konservasi, keselamatan pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta standardisasi dan rekayasa teknologi. Ujar Indrawiyana Aktivitas Penggiat Lingkungan Hidup.

Saat dihubungi media ini, mewanti-wanti, bila kejadian fatal itu ditemukan unsur kelalaian KTT, jabatan tersebut terancam dicopot, dan saya sudah buat surat ke presiden, serta jajaran Menteri terkait, serta Gubernur Jawa Tengah bapak Ganjar Pranowo, serta ESDM, dan DPTSP Provinsi Jawa Tengah. Supaya ini disikapi dengan serius kasihan para pekerja bila tidak diutama kan keselamatan kerjanya masak mau selalu terjadi korban jiwa pungkasnya.

Sementara Mursita selaku Kepala Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kabupaten Klaten, saat dihubungi media ini 3/12/2019 melalui aplikasi WhatsApp, menerangkan
terkait hal tersebut tadi sudah saya laporkan ke kadis, tentunya kalau terkait REKOMTEKNYA kita akan tindaklanjuti,
Kalau dari dinas pertanian, dari teguran, peringatan, sampai pencabutan rekomtek,
Kalau kecelakaan kerja bukan diranah dispertan
Kalau kita terkait lebih kearah komoditas saja seperti apa yang sudah dilakukan
Karena mengeluarkan IUP tersebut dari DPMPTSP provinsi, terkait hal tersebut yang lebih detail tentunya pada OPD tersebut.


Karena rekomtek kita terkait komoditas saja, yang diluar itu bukan ranah dispertan, tentunya kalau yang terkait dengan rekom dispertan, maka kita akan tindaklanjuti sesuai kewenangan kita.
Kita tidak mungkin bisa mencabut IUP nya, karena bukan kewenangan kita. kita maksimal hanya bisa mencabut rekomtek yang kita terbitkan
terimakasih untuk informasi dan kerjasamanya, pungkasnya.

Sumber : Media KPK

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments