Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Proyek TPA Salatiga Semakin Terkuak, Aktivis Jateng Akan Kawal Sampai Selesai

Rabu 30 September 2020 Oleh Tim Berita Istana 

SALATIGA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dari semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (open dumping) menjadi sistem sanitary landfill. Pengerjaan TPA dengan sistem sanitary landfill ini akan meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Dari pantuan awak media beritaistana.id pengerjaan Pembangunan zona sanitary landfill baru TPA Ngronggo tersebut tidak sesuai penandatanganan kontrak kerja, di lokasi terdapat hanya memindah sampah dari depan kebelakang dan hanya membuat bronjong talud. Pasalnya proyek tersebut sudah dilaksanakan satu bulan sebelum penetapan pemenang lelang yang terdaftar di LPSE Kota Salatiga pada tanggal 4 september 2020 dan penandatanganan kontrak pada tanggal 18 september 2020. Kalau mulai kerja sebelum ada kontrak / surat perintah kerja (SPK), itu ada indikasi persekongkolan. Karena proses lelang belum selesai sudah tau pemenangnya atau bahkan sudah berani bekerja.

Pembangunan zona sanitary landfill baru TPA Ngronggo dengan anggaran Rp 7.191.242.323.35. yang dikerjakan oleh PT- BUMI MAS PERDANA alamat: jln pahlawan no. 1 parakan temanggung jawa tengah, TPA ini memiliki kapasitas kurang lebih lima hektar untuk melayani sampah rumah tangga penduduk Kota Salatiga sebanyak 195.010 jiwa atau setara dengan 80 ton per hari itu sudah dalam pengondisian lelang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kuat dugaan proyek tersebut sudah ada kong kalikong untuk meloloskan salah satu kandidat yang di inginkan untuk pekerjaan tersebut. (30/9/20).

Sementara Ika Petra Buana, Staf DLH Kota Salatiga saat dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp +62 812-1506-*** iya menjelaskan, Informasi dan pemberitaan diatas tidak benar dan tidak berdasar, berdasarkan data dari aplikasi SPSE Kota Salatiga proses pelelangan kegiatan diatas dimulai tanggal 24 Agustus 2020 dan berita acara hasil pelelangan terbit tanggal 3 September 2020 sedangkan penetapan pemenang bertanggal 4 September 2020 dilanjut pengumuman pemenang bertanggal 7 September 2020, jadi tidak benar jika pekerjaan dimulai sebelum ada pemenang tender dan jika pemberitaan diatas dilakukan pada tanggal-tanggal yang kami sebut diatas atau beberapa hari setelahnya maka kami yakin tidak akan ada bukti dokumentasi seperti yang ditampilkan pada pemberitaan tersebut diatas.

Lebih lanjut Ika Petra menjelaskan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan jika terjadi putus kontrak atau pekerjaan tidak selesai karena kesalahan penyedia maka mereka siap dikenakan denda putus kontrak sebesar 10 persen diluar denda keterlambatan dan retensi, berlaku hanya bila terjadi putus kontrak atas kesalahan penyedia, hal ini semata agar negara tidak terlalu dirugikan bila terjadi putus kontrak atau pekerjaan tidak selesai dan supaya penyedia benar benar fokus dan berkomitmen terhadap penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan apabila terjadi keterlambatan pekerjaan sangsinya denda keterlambatan sebesar sepermil dari nilai kontrak sehari sampai dengan 50 hari atau denda keterlambatan maksimal 5 persen, tuturnya.30/9/20.

Sementara salah satu aktivis jateng Warsito Nusantara Pamungkas (38) saat dikonfirmasi awak media berita istana melalui nomor telepon iya menegaskan. Pembuatan syarat-syarat pelelangan yang jauh dari prinsip pengadaan barang atau jasa sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 44 yaitu efisien, efektif, transparan,terbuka, bersaing adil dan akuntabel. Kami menduga dan meyakini bahwa pembuatan kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen pengadaan barang dan jasa ini sudah dilandasi adanya kepentingan pihak tertentu untuk memenangkan badan usaha tertentu.

Bisa terlihat dari PPK ataupun Pokja yang sudah tahu tentang isi dari perusahaan yang akan di menangkan. Maksud dari pemerintah ini untuk meminimalisir persekongkolan yang timbul dan untuk menjaga prinsip pengadaan barang atau jasa sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 44 yaitu efisien efektif transparan terbuka bersaing adil dan akuntabel berjalan sesuai pada jalurnya, maka kami tidak segan segan untuk melaporkan kepada penegak hukum.

Kami sudah cek kelokasi proyek beberapa kali namun fakta dilapangan hasil pekerjaan yang terjadi secara visual dapat meyakinkan jika proyek ini juga gagal sehingga dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar semakin kuat dan valid. “Kami mendapatkan data pada proyek tersebut. Namun yang kami lihat fakta dilapangan hasil pekerjaan secara visual dapat meyakinkan jika proyek ini gagal sehingga kami yakin dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar semakin kuat dan valid.” (tegasnya)

Editor : Umy

Bersambung…!!!

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments