Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Polemik Lem Aibon Rp 82 Miliar, Begini Komentar KPK

Rabu, 30 Oktober 2019 | 21:43 WIB

JAKARTA,- – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah mesti menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Perencanaan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyanpaikan hal tersebut menanggapi temuan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta terkait anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

“Dalam konteks proses yang sedang berjalan ini pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting agar DPRD bisa menjadi, katakanlah, mitra yang krtitis menjalankan fungsi pengawasannya,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Penjelasan Kasudin Pendidikan Jakarta Barat soal Anggaran Lem Aibon

Febri menuturkan, DPRD mesti memainkan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya secara seimbang dalam hal mengawasi masalah anggaran.

Menurut Febri, pengawasan ketat dari DPRD dapat meminimalisasi kemungkinan lolosnya anggaran-anggaran yang nilainya tak masuk akal.

“Kecuali ada negosiasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Febri.

Febri menambahkan, KPK siap membantu mencegah kemungkinan tindak pidana korupsi dalam hal penganggaran.

Namun, Febri tak menyebut secara gamblang upaya pencegahan apa yang akan dilakukan.

“Kalau penindakan kami tidak mungkin menyampaikan secara terbuka. Di semua daerah yang kami datangi, semua daerah terkait pencegahan. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan pencegahan lebuh lanjut, KPK sangat terbuka,” kata Febri.

Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik. Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

“Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut,” ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Fakta Baru Anggaran Aibon Rp 82 M, Sudin Pendidikan Jakbar Mengaku Asal Input

Syaefuloh menuturkan, anggaran Rp 82,8 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Namun, anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.Baca berikutnya

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di 

Penulis: Ardito Ramadhan

Editor: Warsito Nusantoro Pamungkas

Terkait

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

Warganya Kesulitan Ekonomi Kepala Dusun Cuek Pengusaha Muda Turun Tangan Bantu Warga

Maret 1, 2021

  KOPI Jembrana – Kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak warga menjerit. Keadaan ekonomi yang sulit memunculkan tekanan psikologis masyarakat di mana-mana. Bencana kemanusiaan sedang...

Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif. Menhub Ir. Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Kota Solo, Minggu...

Hadiri Peresmian Hunian Sementara (HUNTARA) Desa Tumanggal Rofik Kembali Berikan Bantuan

Februari 28, 2021

  Purbalingga (28/02) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rofik Hananto menghadiri acara peresmian Hunian Sementara (Huntara) yang terletak di Dusun Pagersari Desa...

Menhub Kunjungan di Solo, Gibran Minta Percepat Realisasi Elevasi Rel di Joglo

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Kunjungan di Solo, Gibran Minta Percepat Realisasi Elevasi Rel di Joglo. Kunjungan Menhub Ir. Budi Karya Sumadi di Kota Solo, Minggu (28/2/2021) dimanfaatkan baik oleh jajaran Pemkot...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments