Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Polda Jateng Mandul Menangani Kasus Dugaan Pungli Rp.919 Juta Desa Bagor Miri, Sragen

Polda Jateng Mandul Menangani Kasus Dugaan Pungli Rp.919 Juta Desa Bagor Miri, Sragen

SRAGEN,-BERITAistana.ComWarsito warga masyarakat Desa Gilirejo Baru, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen mendatangi Polda Jateng bersama kuasa hukumnya R. Adnan SH MH terakhir pada hari Selasa, 6 Agustus 2019.

Setelah laporan dari 2017-2018 Polda Jateng atas kasus Dugaan pungutan liar (PUNGLI) yang diduga dilakukan oknum Kepala Desa Bagor Kecamatan Miri, kabupaten Sragen, tertanggal 28/12/2017 dan perkembangan laporan tertanggal 2 Mei 2018 dengan nomor 02/KHRA-Per/V/2018,/Selasa, 6 Agustus 2019 mendatangi Polda dengan dugaan kasus DiPeti ES-kan oleh Polda jateng Pelapor Warsito di dampingi kuasa hukum Raden Adnan SH. MH mendatangi Polda Jateng terkait perkembangan laporan kasus ke Reskrimsus Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Selasa, 6 Agustus 2019.

Kedatangan Mereka untuk melaporkan Kepala Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, yang di duga melakukan penarikan dana pembuatan sertifikat proyek operasi nasional ( prona ).

Warsito mengatakan , Kades Bagor Kukuh Riyanto diduga menarik biaya pembuatan prona pada masyarakat sebesar Rp 850 ribu / sertifikat , Sementara total masyarakat yang dimintai biaya pembuatan sertifikat sebanyak 803 orang.

Masyarakat di tarik biaya prona karena ketidak tahuan warga pembuatan sertifikat prona yang seharus nya gratis. Masyarakat terpaksa membayar sesuai permintaan tersebut.

Selain prona, Warsito juga melaporkan tentang pemotongan dana bantuan seperti RTLH , bantuan pembangunan 2 masjid tahun 2016/2017 dan bantuan keuangan khusus ( Bkk ) . Dengan total keseluruhan diduga kerugian negara sebesar Rp 919.405 ribu” papar nya.

Sementara Kuasa hukum warsito Raden adnan sh,mh, Mengatakan apa yang di lakukan oknum kepala desa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai undang undang pemberantasan tindak pidana Korupsi ( Tipikor ).

Ia akan mengawal kasus tersebut hingga proses berakhir. Dia berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut sebagai bentuk pemberantasan terhadap korupsi dan untuk barang bukti juga sudah kita lampirkan waktu kita mendatangi polda.” ucapnya.

Penulis:Tiam BI/FL

Editor: Baharudin

Kamis 2 Januari 2020

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
1 year ago

sekdes ds knir masih lanjut bos,,,,?

Anonymous
Anonymous
1 year ago

tolong mas, kasus sekdes kunir tuntaskan biar sekdes kunir jera, saya berharap kasusnya diproses secara hukum