Pemilik PT PSJ Degil Dipanggil Kejari Mangkir Terkait Eksekusi Pidana Denda Rp. 5 Miliyar

Sel, 4 Feb 2020 12:20:32pm [update-viewer] author Berita Istana
IMG-20200203-WA0188

Pemilik PT PSJ Degil Dipanggil Kejari Manggir; Terkait Eksekusi Pidana Denda Rp. 5 Miliyar

BERITAistana.Com

Selasa 4 februari 2020| Editor: Umy

PELALAWAN, BERITAistana.com– Publik di Riau khususnya di Kabupaten Pelalawan saat ini bertanya-tanya kepada pihak Kajari Pelalawan kapan prosedur eksekusi pidana PT Peputra Supra Jaya (PT PSJ) terkait lahan ilegal 3323 ha hasil putusan MA tahun 2018 lalu yang sudah dilakukan eksekusi lahan ilegal PT PSJ pada Jumat 17 Januari 2020 di Langgam, Pelalawan. Tinggal yang belum dilakukan terkait eksekusi pidana dendanya.

Kasrul warga Riau dalam narasinya selalu menanyakan dan mengungkapkan kepada publik di Media, Kapan Pak Kejari Pelalawan Uang Dinda PT. PSJ Rp. 5 Miliyar apakah sudah di Eksekusi Belum, “RAKYAT PERLU TAHU INI, ” Negara jangan kalah dengan Perusahaan yang sudah di Hukum bersalah. Ini bisa menjatuhkan Wibawa Hukum dan Jaksa Agung, bebernya.

Kasrul warga Riau dalam narasinya selalu menanyakan dan mengungkapkan kepada publik di media, kapan Pak Kejari Pelalawan uang denda PT. PSJ Rp 5 miliar apakah sudah di eksekusi belum. Rakyat perlu tahu ini. Negara jangan kalah dengan Perusahaan yang sudah dihukum bersalah. Ini bisa melukai hati rakyat dan bisa menjatuhkan wibawa hukum dan Jaksa Agung, pungkasnya.

Melihat perkembangan tersebut konfirmasi gardapos kepada Kajari Pelalawan, Nophy Teropheno Suoth, S.H.,M.H, Senin (3/1) di Pangkalan Kerinci mengatakan, bahwa

“Ya Kami sudah panggil beberapa kali pihak PSJ utk melaksanakan pidana denda. Tapi mereka belum pernah memenuhi panggilan kami, secara prosedur kami tetap melakukan panggilan lagi,” pungkas Nophy.

Kemudian lanjutnya terakhir kami panggil PT PSJ ini untuk Tanggal 23 Januari 2020 lalu, tapi ngak datang juga, dijadwalkan kami panggil lagi dalam minggu ini, Kamis 6 Februari 2020, ungkap Nophy T.Suoth, S.H.,M.H.

Berikut ini petikan penjelasan aturan sesuai Peraturan MA Nomor 13 tahun 2016 terkait eksekusi pidana terhadap kasus PT PSJ:

PERMA 13/2016

Pasal 28
(1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 31
(1) Dalam hal korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang.(Tim)

Share this :

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

[bigthumb]

Diduga Putus Cinta, Pemuda Sayur Matua Cari Jalan Pintas

Sab, 22 Feb 2020 06:25:57pm [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]

Monitoring Komisi A DPRD Palas, Disambut Panitia SKD CPNS

Sab, 22 Feb 2020 03:30:44pm [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]

Ganjar Lepas Ekspor 10 Bus Tingkat ke Bangladesh

Sab, 22 Feb 2020 09:44:40am [myexcerpt]
[bigthumb]

Dankodiklatau Lantik 480 Bintara Baru TNI AU

Jum, 21 Feb 2020 01:21:46pm [myexcerpt]
[bigthumb]

Ini Pesan Dandim Solo di Acara Talk Show MTA TV

Jum, 21 Feb 2020 01:12:40pm [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]

Berita Terbaru

International

Fokus

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Visitor