Berita Istana 2 Agustus 2020

Lampung Selatan,-Terkait Ijazah Asli Apa Palsu ASPAL,yang melibatkan pejabat Nomor 1 satu yakni Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto,diketahui belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan publik.

Berawal dari pengakuan Bupati Lampung Selatan Nanang Emanto sendiri,bahwa dirinya menyebutkan, Ijzah yang dia miliki di permasoalkan keabsahannya,oleh seorang yang bernama Sutrimo yaitu”Kepala Desa Margodadi,Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

“Pada akhirnya Kades di maksud terkonfirmasi,sebagai terlapor oleh Tim Kuasa Hukum Nanang Ermanto di Polres Lampung Selatan.”sumber di lansir oleh TVRI Striming,yang di posting oleh salah satu akun FB Edi Saputra.”2/7/2020.

Terkutif dalam Konferensi Pers Sutrimo mengatakan saya tidak pernah mengatakan ijazah Nanang Ermanto itu palsu, melainkan menurut dia bukti yang dia peroleh pada sebelumnya,hasil dari Investigasinya mencari kebenaran ke-absyahan Ijazah milik Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, yang saat itu saya masih menjabat Ketua DPD LSM-LIBAS.”terang dia.

Sutrimo juga mengatakan bahwasanya saya selaku Warga Negara Indonesia yang di lindungi oleh hukum tentunya berhak dong”! untuk mencari kebenaran mengenai Ijazah yang di miliki oleh Nanang Ermanto,pada prinsipnya dia-red Nanang Ermanto adalah seorang Pejabat Negara/Pejabat Publik,dan penentu arah kebijakan Pemerintah Daerah Lampung Selatan.”bebernya.

Sutrimo juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada kepentingan lain,terkait dengan apa yang ingin dia ketahui,hanya dia-Sutrimo ingin penjelasan,mengenai Ijazah yang di miliki Nanang Ermanto’itu Asli apa Palsu”?

Sehubungan saya sudah di Laporkan di pihak Kepolisian saya pun siap akan menhadapinya dan bertanggung jawab,apapun rezikonya,yang bisa terjadi.”tantang Sutrimo.

Dikutip dari laman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) barang siapa yang memberi dan menpergunakan ijazah asli tapi palsu dapat di pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana tertuang dalam BAB XX UU-20/2003.

Dalam ketentuan Pasal 68 dari ayat
(1) menyebutkan”Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan pada Pasal 69″ayat (1) menyebutkan.Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada ayat (2) menyebutkan”Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sampai berita ini di terbitkan Bupati Lampung Selatan belum dapat di konfirmasi terkait kebenaran ijazah yang dia miliki.(*/Red).