Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Keabsahan Lembaga Dewan Pers Menuai Kontroversi

Keabsahan Lembaga Dewan Pers Menuai Kontroversi

(Cuplikan dari Berita Siang TVRI, edisi Rabu, 13 November 2018)

Jakarta – Eskistensi lembaga Dewan Pers terus menuai kontroversi di kalangan insan pers Tanah Air. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dinilai tidak mengatur pihak mana yang berhak melakukan penjaringan dan juga pemilihan calon anggota Dewan Pers.

Keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke Presiden, sampai pada penetapan anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ternyata dinilai cacat hukum. Praktisi Hukum, Dolfie Rompas secara tegas menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers.

“Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang menjadi dasar pijakan daripada Dewan Pers sendiri, itu sudah sangat jelas, pada pasal 15 yaitu bahwa Dewan Pers sebenarnya tidak diberi kewenangan untuk mengatur yang namanya kerja pers atau wartawan,” terang Dolfie Rompas, Rabu, 14 November 2018, pada konferensi pers Sekretariat Bersama Pers Indonesia di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya mengajak seluruh komponen pers Indonesia untuk mendorong agar persoalan eksistensi lembaga Dewan Pers yang cacat hukum tersebut menjadi perhatian semua pihak. “Saya dari Sekretariat Bersama Pers Indonesia, sebagai ketua, (saya) sangat berharap bahwa isu (keabsahan legalitas Dewan Pers – red) ini dapat kita bawa dan kita dukung bersama untuk menjadi perhatian nasional, terutama oleh DPR dan Presiden,” jelas Wilson yang juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Sekber Pers Indonesia juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1999 ini tidak memiliki turunan peraturan teknis pelaksanaannya. Maka persoalan pembentukan lembaga Dewan Pers dan mekanisme penjaringan dan atau penetapan anggota lembaga tersebut sangat penting untuk diluruskan, diperbaiki, dan disempurnakan. (*)

_Sumber: Siaran Berita Siang TVRI Naisonal_

Terkait

Diduga Rekayasa Kasus, JPU Budi Atmoko Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Januari 22, 2021

Diduga Rekayasa Kasus, JPU Budi Atmoko Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

1
Please leave a feedback on thisx
Jakarta –...

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments