Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Keabsahan Lembaga Dewan Pers Menuai Kontroversi

Keabsahan Lembaga Dewan Pers Menuai Kontroversi

(Cuplikan dari Berita Siang TVRI, edisi Rabu, 13 November 2018)

Jakarta – Eskistensi lembaga Dewan Pers terus menuai kontroversi di kalangan insan pers Tanah Air. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dinilai tidak mengatur pihak mana yang berhak melakukan penjaringan dan juga pemilihan calon anggota Dewan Pers.

Keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke Presiden, sampai pada penetapan anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ternyata dinilai cacat hukum. Praktisi Hukum, Dolfie Rompas secara tegas menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers.

“Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang menjadi dasar pijakan daripada Dewan Pers sendiri, itu sudah sangat jelas, pada pasal 15 yaitu bahwa Dewan Pers sebenarnya tidak diberi kewenangan untuk mengatur yang namanya kerja pers atau wartawan,” terang Dolfie Rompas, Rabu, 14 November 2018, pada konferensi pers Sekretariat Bersama Pers Indonesia di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya mengajak seluruh komponen pers Indonesia untuk mendorong agar persoalan eksistensi lembaga Dewan Pers yang cacat hukum tersebut menjadi perhatian semua pihak. “Saya dari Sekretariat Bersama Pers Indonesia, sebagai ketua, (saya) sangat berharap bahwa isu (keabsahan legalitas Dewan Pers – red) ini dapat kita bawa dan kita dukung bersama untuk menjadi perhatian nasional, terutama oleh DPR dan Presiden,” jelas Wilson yang juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Sekber Pers Indonesia juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 1999 ini tidak memiliki turunan peraturan teknis pelaksanaannya. Maka persoalan pembentukan lembaga Dewan Pers dan mekanisme penjaringan dan atau penetapan anggota lembaga tersebut sangat penting untuk diluruskan, diperbaiki, dan disempurnakan. (*)

_Sumber: Siaran Berita Siang TVRI Naisonal_

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments