Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Kades Majenang Sukodono Sragen Resmi di Laporkan di Kejati Diduga Telah Melakukan Pungutan Liar (Pungli)

SRAGEN– Heboh oknum Kades  Majenang Terpilih Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen resmi dilaporkan dikejaksaan tinggi Jawa tengah di duga  telah melakukan pungutan liar PTSL

 

Rabu 8 Januari 2020 | BERITAistana.com

 

SRAGEN– Heboh oknum Kades  Majenang Terpilih Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen resmi dilaporkan dikejaksaan tinggi Jawa tengah di duga  telah melakukan pungutan liar PTSL ( Program Tanah Sistematis Lengkap ) serta di duga Palsukan LPJ Karena Pokmas dan panitia tidak di libatkan sama sekali.

 

Empat  Orang Warga  Majenang melaporkan dugaan pungutan liar di Desa Majenang Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, warga didampingi LPKSM Putra Lawu, berinisial AN, MAR,PA, YA, SR warga Majenang mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Semarang, pada hari Rabu 8 Januari 2020 melaporkan Kades terpilih ST desa majenang sukodono sragen, bersama sama dibagian penerimaan laporan dan bisa dipantau bisa lewat telp kata petugasnya, sembari di beri nomor telp kantor sini helasnya.

Perwakilan LPKSM Putra Lawu Supardi dalam mendampingi warga mengungkapkan bahwa bersama 4 warga sengaja melaporkan dengan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) masing-masing warga dimintai biaya pengurusan PTSL sebesar Rp.650 ribu-Rp.750 ribu by Name pemohon Sertifikat, bahkan dalam satu KK, Rp. 1.3 juta dan Rp.1.5 juta per bidangnya ucapnya.

 

Merujuk surat keputusan bersama (SKB) tiga kementerian, kata dia, biaya pengurusan PTSL sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp150 ribu per bidang.

Berdasarkan aturan, biaya pengajuan pembuatan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu, angka itu pun dikoordinasi pihak desa bukan lembaganya.

“Jika ada yang lebih (Rp 150 ribu), laporkan saja, aturan memang sebesar itu,” ujarnya.

Saat pengukuran di lapangan, lembaganya berharap semua data yang diberikan sesuai dengan hasil pengkuran dilapangan.

“Kami juga kerjasama dengan polisi jika ada yang memanipulasi data, kan kami tidak tahu seluruhnya,” kata dia.

Untuk itu, ia berharap adanya kerjasama yang baik antara warga dan aparat desa sehingga dihasilkan sertifikat tanah yang akan diterima masyarakat bisa digunakan semestinya.

“Ini soal pendataan tanah, jadi sangat penting tidak bisa dimanipulasi,” kata dia mengingatkan.

Sejak pertama kali diluncurkan, program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) langsung mendapat respon positif warga.

Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikatnya melalui PTSL diperkirakan mencapai 440 bidang tanah dalam pernyataan yang di tulis warga.

Jumplah pungutan liar mencapai Rp. 337.500.00 rupiah.

Semua alat bukti surat pernyataan warga dan perangķat desa lengkap dalam berkas laporan imbuhnya lagi.

Empat Warga meminta kepada Kejakasaan Tinggi semarang yang baru mengusut serta menindaklanjuti laporan tersebut, mengingat semua apa yang dilaporkan diduga dilakukan sendiri oleh Oknum kades tanpa melibatkan Pokmas, BPD dan perangkat desa  bayan sebagai saksi dalam pengukuran.

Sementara itu,surat akan ditembuskan Ke Presiden , Gubernur , Polri,Polda ,Polres juga ke Bupati Sragen, program presiden itu semua meringankan masyarakat tapi prakteknya kok gak kayak di medsos pas pak presiden berpidato terang salah satu warganya Sr.

bersamaan dikantor kejaksaan tinggi semarang ada kegiatan serah terima jabatan kepala kejaksaan lama ke yang baru.

Salah satu warga Yt mengungkapkan berdasar sudah adanya SKB tiga menteri, dia mengimbau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan PTSL tidak melakukan pelanggaran demi kepentingan pribadi berikutnya rakyat damai dan proses sesuai hukum. JP/BI(*)

Editor: Umy

Terkait

Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang

April 25, 2021

Jawa Timur, -Apresiasi Pemkab Malang, KD Menyebutkan Presiden Jokowi Akan Turun Langsung ke Lokasi Gempa Malang. Anggota DPR RI Dapil V Malang Raya Fraksi PDIP yang juga merupakan Diva Indonesia,...

Kapolri: Polri Beri Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

April 24, 2021

BALI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri...

Terima Uang Sogokan Ratusan Juta Ditresnarkoba Bebaskan AMR Tumbalkan RUS

April 12, 2021

KALTENG - Penangkapan terhadap berinisial RUS oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalteng, disoal pihak keluarga karena dianggap janggal. ‎ Menurut Triyono, kepada media .........

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Toraja

Maret 18, 2021

TORAJA_Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan secara virtual Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur_ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi penting artinya untuk...

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Dito
Dito
1 year ago

Halah sebenarnya nda apa2…di desa suwatu,kec Tanon, kab sragen juga 650rb… karena kades kami tegas dan gagah…mantan anggota polres sragen

warjito
warjito
1 year ago

Soal biaya sebesar itu gak ada masalah krn didesa2 lain pun juga sama .hanya orang-orang yg sdh dipengaruhi oleh kepentingan orang lain sehingga melaporkan hal itu…kl didesa lain melibatkan semua unsur pemerintah desa..
Dan kalau kita ngurus sendiri kan jugs repot… memakan waktu dan biaya..mending terima beres..

sumarno
sumarno
1 year ago

Di kel.gesi.kec.gesi.kab.sragen..per bidang 850.000

Anonymous
Anonymous
1 year ago

Semua desa dikab sragen rata² biaya sebesar 650 s/d 750. Itu pun sdh kesepakatan dr awal antara warga & pihak² terkait.
Kita semua jg hrs sadar, mulai dr proses pengukuran tanah sampai bemberkasan itu butuh waktu & tenaga ekstra. Dan yg bekerja menjalankan itu punya keluarga,butuh biaya

Anonymous
Anonymous
1 year ago

Kalo semua desa seperti itu kenapa hny majenang yg dilaporkan?