Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

GNPK – RI Laporkan Penyidik Polres Kendal ke Div Propam Mabes Polri dan Kompolnas

GNPK – RI Laporkan Penyidik Polres Kendal Ke Div Propam Mabes Polri Dan Kompolnas

Selasa 3 Maret 2020

BERITAistana.com

Ketua Umum GNPK-RI H, M Basri Budi Utomo AS, SIP, SH, Bersama Brigjend Pol Eko Sukriyanto.

JAKARTA – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, berdasarkan Berita Acara Pengaduan Masyarakat, Register Nomor : 009 / PM / GNPK-RI / I /2020, tanggal 28 Januari 2020 tentang Kriminalisasi Pelaksanaan IUP Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) Nomor : 543.32 / 12820, Tahun 2019,Tanggal 20 September 2019 atas nama MUKHAYAT, maka untuk memastikan ada dan/atau tidak adanya dugaan KKN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan aparat Kepolisian Resort Kendal dan/atau dugaan suap dan gratifikasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau dugaan kriminalisasi tindak pidana, telah dilakukan kajian / tela’ahan yuridis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Terkait laporan tersebut Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) membuat Laporan resmi secara tertulis Kepada, Kepala Divisi Provam Mabes Polri Jl. Trunojoyo No.3, Selong, Kebayoran Baru di jakarta tertanggal 28 Februari 2020 yang lalu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI H, M Muhammad Basri Budi Utomo, AS, SIP, SH menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan batuan (Tanah Urug) di Desa
Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang mulai dilaksanakan Muhkayat pada tanggal 09 Nopember 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019 adalah kegiatan usaha pertambangan legal dan sah,dikarenakan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Nomor :543.32 / 12820, Tahun 2019 atas nama MUKHAYAT, yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah tertanggal 20 September 2019.

Basri mengatakan,“ Pemegang IUP dan IUPK dijamin Haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” Katanya Senin (02/03/2020).

Penghentian pertama tanggal 14 Nopember 2019 atas kegiatan usaha pertambangan Muhkayat Pemegang IUP yang dilakukan didalam batas koordinat di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal dan diberhentikan oleh anggota Reskrim Polres Kendal dan excavator dipaksa mundur menjauh dari lokasikoordinat, merupakan perbuatan melanggar hukum dan/atau tindak pidana.

Basri Menegaskan,” Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi karena penghentian kegiatan usaha pertambangan terhadap pemegang IUP sudah diatur mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, bukan menjadi kewenangan Kepolisian, kecuali dalam hal-hal tertentu terjadi kecelakanaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau hal lain yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab kepolisian, yang mekanismenya sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan,” Tegasnya.

Dalam pelaksanaan IUP Operasi Produksi, pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP, termasuk menyelesaikan permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan IUP.

“ Permasalahan sengketa IUP Operasi Produksi antara Mukhayat dengan Hussain, pihak Reskrim Polres Kendal telah melampaui batas kewenangan dalam menangani permasalahan yang seharusnya menjadi kewenangan Gubernur dan/atau PPNS Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maka tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk mengkriminalisasi dan memenjarakan Saudara Mukhayat yangmemiliki legal standing dan kepastian hukum atas haknya dan dijamin Undang-Undang, yang sejak tanggal 24 Februari 2020 dengan kesalahan yang direkayasa, telah dijebloskan kedalam penjara di Lapas Kendal, yang saat ini sudah menjadi konsumsi publik,” Ujar Basri.

Oknum polisi tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan kriminalisasi terhadap Mukhayat dengan menjerat tindak pidana pada penghentian ketiga tanggal 3 Desember 2019,

Ia menambahkan,” Demikian pengaduan berikut hasil kajian disampaikan sebagai bahan partisipasinya turut mewujudkan kinerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,”Pungkas Basri mengakhiri. * (rdk/tim media gnpk-ri)

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments