ESDM Akan Cabut Izin Nakal, Bila Rekom Pertanian di Cabut Dulu. Bagaimana Pemkab Jangan Tutup Mata

Sen, 10 Feb 2020 03:47:31pm [update-viewer] author Berita Istana
IMG-20200210-WA0184

ESDM Akan Cabut Izin Nakal, Bila Rekom Pertanian di Cabut Dulu. Bagaimana Pemkab Jangan Tutup Mata

Senin 10 Februari 2020

KLATEN-BERITAISTANA.COM-Bisa memiliki izin usah pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin pertambangan rakyat (IPR). Sangat lah diminati para pembisnis dan pengusaha pasalnya usaha ini sangat lah besar keuntungan dan bisa dijanjikan hasil nya. Tetapi apa jadinya apabila pengusaha yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi ( IUP OP ), tetapi diduga melakukan pelanggaran besar dengan menyalah gunakan izin yang mereka miliki dan melakukan kebohongan publik, seperti yang telah dilakukan oleh Perusahan-perushaan tambang dibawah ini. (1) PT Nusa Berkah Karya, yang memiliki izin di Dusun Ngelerep, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang. (2) PT Mitra Makmur Karyatama, yang memiliki izin di Dusun Pucangan, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang. (3) PT Syifak Mandiri Jaya yang memiliki izin di Dusun Mirin Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang. (4) PT Ddphyna memiliki izin di Dusun Bono, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. (5) PT Darma Prabawa Kemalang, memiliki izin di Dusun Karang Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. (6) PT Darma Prabawa Kemalang, yang memiliki izin di Dusun Trayu Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang. ke 6 Perusahaan tambang ini diyakini melakukan penambangan diluar Stockpile dan melebihi jam kerja yang sudah ditentukan didalam izin yang mereka miliki ini sama hal nya sudah melakukan Ilegal mining, dan melakukan Eksploitasi secara besar-besaran terutama PT. Nusa Berkah Karya, dan PT. Darman Prabawa Kemalang. Dikedua Perusahaan tambang ini terlihat sekali kaya hujan Excavator yang digunakan puluhan Excavator di dalam 1 titik perusahaan tambang.

ESDM Akan Cabut Izin Nakal, Bila Rekom Pertanian di Cabut Dulu. Bagaimana Pemkab Jangan Tutup Mata

Dari segi aturan, regulasi terkait pengawasan sudah diatur dalam Undang-undang No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta turunannya antara lain Peraturan Pemerintah PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tambang Minerba ujar Arief K Syaifulloh, S.H selaku team Lawyer Bowo Haryono team Investasi mediaKPK saat di hubungi beritaistana.com 10/2/2020, Arief menambahkan kalau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi diantaranya :
– Keharusan korporasi atau perusahaan tambang untuk menghormati hak-hak masyarakat sekitar
– Komnas HAM mengingatkan kewajiban Pemerintah melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM ketika memberikan izin-izin kepada perusahaan tambang.
– Pemerintah juga jangan melupakan tanggung jawabnya memaksa korporasi tambang mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan HAM warga yang terlanggar.
– Dalam kasus jatuhnya korban dan kerugian yang diakibatkan oleh beroperasinya korporasi, maka pemerintah dan korporasi wajib melakukan pemulihan hak-hak warga yang terlanggar
Hal ini menunjukkan pemerintah pusat dan daerah, aparat kepolisian dan perusahaan tidak serius menangani persoalan yang terjadi ditambang. Disini Dinas Pertania, dan DLHK Kab Klaten terlihat tidak ada tanggung jawab dan tindakannya atas pelanggaran yang terus dilakukan oleh Perusahaan tambang dengan izin perkemunan ini padahal jelas melanggar UU nya. Semua aturan secara normatif telah tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 untuk detailnya hak-hak Pemegang IUP diatur dalam pasal 90-94, kewajiban dari pemegang IUP diatur dalam pasal 954-112 dan sanksi-sanksinya berupa Sanksi administratif serta Pidana diatur dalam pasal 151-164.
Namun demikian penerapan aturan perundang-undangan tersebut apakah sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya baik oleh pihak pemerintah atau dinas terkait yang mengeluarkan ijin, kepolisian sebagai penegak hukum maupun penyidik PPNS yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban mengenai permasalahan pertambangan atas ijin IUP yang telah dikeluarkan.

Sementara saat Bapak Bagyo kepala dinas cabang ESDM Wilayah Lereng Merapi di hubungi beritaistana.com menjelaskan dengan tegas. Kalau dinas pertanian mencabut rekomnya maka ESDM akan mencabut izinnya,
Dinas terkait ya dinas pertanian, pelanggarannya kan di lokasi perkebunan, tapi polisi berhak juga untuk langsung menindak tanpa laporan dari pertanian, asal diluar jam kerja.

Share this :

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

[bigthumb]
[bigthumb]

Sosialisasi Perbup Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Parkir

Kam, 27 Feb 2020 09:31:37am [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]
[bigthumb]

Menghindari Jalan Berlubang Pelajar Meninggal Dunia

Rab, 26 Feb 2020 11:35:42pm [myexcerpt]
[bigthumb]

Membedah Motif Gibran Mencalonkan Walikota

Rab, 26 Feb 2020 09:26:09pm [myexcerpt]

Berita Terbaru

International

Fokus

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Visitor