Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

DPD RI Kembali Desak Presiden Teken PP Detada dan Desertada

DPD RI Kembali Desak Presiden Teken PP Detada dan Desertada

Rabu 22 Januari 2020|Sumber : Anggota PPWI 

BERITAISTANA.COM

DPD RI melalui H. Fachrul Razi, MIP selaku Pimpinan Komite I yang juga ketua Timja DOB mendesak kembali Presiden Jokowi untuk menandatangani PP Detada dan Desertada.

“Pembentukan provinsi baru untuk ibu kota negara (IKN) tidak dapat dilakukan sebelum PP Detada dan Desertada di tanda tangani, karena ini satu satu nya pintu masuk untuk terwujudnya IKN itu ada,” jelas Fachrul Razi usia pembahasan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Sulawesi Tenggara berkaitan usulan pembentukan DOB Propinsi Kepulauan Buton, Rabu 22 Januari 2020 di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

Menurut Fachrul Razi, Pemerintah melakukan moratorium DOB seluruh Indonesia tapi disisi lain sedang mempersiapkan pembentukan Propinsi Baru untuk Ibu kota negara. “Hal ini aneh jika moratorium di umpamakan menunda
kehamilan tidak boleh lahir anak namun adanya persiapan propinsi baru seakan akan, hamil gak boleh tapi ada anak yang muncul,”
tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa pemerintah harus menandatangani PP Detada dan Disertada terlebih dahulu baru ada celah hukum adanya Pembentukan Ibukota Baru. “Ibu Kota Negara tidak akan terwujud jika PP Detada dan Disertada tidak ditandatangani Presiden, hanya itu celah hukumnya.

Ketua Timja DOB DPD RI, Fachrul Razi mengatakan bahwa DPD RI akan terus memperjuangkan agar tuntutan pembentukan DOB wajib terwujud di seluruh Indonesia. “Dalam waktu dekat awal Februari 2020 kita akan adakan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Nasional Calon DOB se Indonesia di Senayan Jakarta pada tanggal 4 Februari 2020.

Berkaca pada antusiasme daerah dan mendorong terbentuknya DOB sangat besar, hari ini terlihat dari jumlah usulan DOB yg masuk melalui DPD-RI sebanyak 173 usulan, terdiri 16 provinsi dan 157 kabupaten/kota.

Bahwa untuk mewujudkan penataan daerah, diperlukan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum, dan jika memperhatikan amanat pasal 55 dan pasal 56 ayat (6) UU nomor 23 tahun 2004, yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai penataan daerah di atur dengan peraturan pemerintah” dan desain besar penataan daerah (desertada) ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Dan lebih lanjut, ketentuan tentang hal ini di pertegas dalam pasal 410, UU no 23 tahun 2014 yg bunyinya ” peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini di undangkan”. Namun demikian, sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan mandat UU pemda tersebut.

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments