Diduga Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tutup Mata, Akhirnya Dana Desa Menjadi Incaran

Sel, 28 Jan 2020 12:53:53pm [update-viewer] author Berita Istana
IMG-20200128-WA0105

Diduga Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tutup Mata, Akhirnya Dana Desa Menjadi Incaran

Selasa 28 Januari 2020|Penulis : tim BI| Editor ; Tri Widodo

BERITAISTANA.COM

WONOGIRI, Dugaan penyelewengan dana ADD yang selalu melibatkan oknum Kepala yang kali ini terjadi di Desa Waru Kecamatan Slogohimo di kabupaten Wonogiri lewat peran aktif pengawasan dan kesadaran masyarakat setempat, salah satunya di sampaikan oleh (MW).

Bahkan menurut salah satu perwakilan masyarakat desa terebut menuturkan adanya pembiaran oleh pihak Pemda terkait dan Penegak hukum juga diduga kuat tutup mata atau pura pura tidak tau.

Bagaimana tidak menurut (MW) bawa sehubungan dengan dua kali tidak ditanggapi nya surat untuk klarifikasi dalam hal temuan penyelewengan oleh oknum desa membuktikan bahwa dugaan tersebut bisa benar adanya.

Berdasarkan informasi dan aduan masyarakat setempat mengenai penyalah gunaan Dana Desa yang diduga melibatkan para oknum Desa Waru tersebut telah membangun rabat rabat jalan yang menggunakan anggaran dari ADD/ DD yang volume jalan antara tengah dan pinggir tidak rata, dan pasir yang digunakan untuk jalan tersebut diduga pasir kelas tiga sebanyak 75% dan pasir kelas satu sebanyak 25% yang seharusnya sebaliknya yaitu 75% kelas satu dan 25 kelas tiga.

Bahwa didalam RAB harga permeter Rp.340.000,00 permeter persegi dan pada pelaksanaannya hanya Rp.173.000,00 permeter persegi dan didalam RAB kelas satu ,semen satu sak isi 40Kg harga Rp.47.000,00 dan pada pelaksanaan nya adalah Rp.42.000,00 satu saknya,tutur (MW).
Dalam hal ini sudah jelas diduga kuat ada oknum-oknum didesa tersebut yang memang sengaja dibiarkan oleh pejabat berwenang setempat,tambahnya.

KPK TIPIKOR PROV.BANTEN ,BANG SUNAN juga memberikan respons dan menanggapi persoalan tersebut ; Menurut bang SUNAN: Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa.

Patut diduga kuat bawah didesa tersebut telah terjadi penyelewengan dana desa, dan sudah jelas ada dugaan penggelapan uang negara atau melanggar undang undang nomor 31 tahun 1999, sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001,Pasal 2 ayat 1 undang undang pemberantasan Tipikor,jekasnya.

Oleh karenanya pemerintah daerah atau yang berwenang di daerah tersebut berpura pura tidak tau maka: kami akan menindak lanjuti persoalan ini ke Jalur hukum yang bekerja sama dengan pemerintah pusat demi menyelamatkan uang Negara yang memang di alokasikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Desa, dan kita akan usut tuntas kasus ini. Tutup bang SUNAN.

Media(Tim)

Share this :

Baja Juga

News Feed

[bigthumb]
[bigthumb]

Sosialisasi Perbup Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Parkir

Kam, 27 Feb 2020 09:31:37am [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]
[bigthumb]

Menghindari Jalan Berlubang Pelajar Meninggal Dunia

Rab, 26 Feb 2020 11:35:42pm [myexcerpt]
[bigthumb]

Membedah Motif Gibran Mencalonkan Walikota

Rab, 26 Feb 2020 09:26:09pm [myexcerpt]

Berita Terbaru

International

Fokus

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Visitor