Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Dengan mudahnya panggilan KPK dimentahkan Bupati Amril mukminin

Dengan mudahnya panggilan KPK dimentahkan Bupati Amril mukminin

Rabu 22 Januari 2020 | Penulis : Tiam BI

BERITAISTANA.COM

BENGKALIS – Untuk yang kesekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan atas diri Bupati Bengkalis Amril mukminin sebagai tersangka, rencana pemeriksaan yang telah di jadwalkan hari senin (20/01/2020) lagi-lagi batal dilakukan KPK, dengan alasan yang bersangkutan (Bupati) bertepatan sedang ada kegiatan, dengan alasan itu pulalah kembali menjadi dalihnya untuk dapat menghindari pemanggilan pemeriksaan, kuat dugaan semua ini telah terencana.

“Skema dengan alasan berhalangan hadir bukan merupakan yang pertama kalinya dilakukan seorang Amril mukminin, sebelumnya juga pernah dilakukan kalau tidak salah waktu itu pada kamis (24/10/2019) tahun lalu, sama juga menggunakan surat yang menyatakan dirinya berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan, sebut salah seorang masyarakat Bengkalis Suhaimi. SH, kebiasaan ini menjadi pertanyaan kita, sampai kapan KPK selaku pemegang mandat hukum itu harus tunduk dengan alasan yang se simple itu, dan ini akan bisa saja berlanjut jika KPK tidak tegas,” sebut suhaimi.

Suhaimi melanjutkan, secara pribadi ia mengemukakan pendapatnya, memandang pernyataan dari Plt juru bicara KPK Ali Fikri itu yang menyatakan benar telah menerima surat dari Bupati Amril mukminin yang berhalangan hadir karena ada kegiatan dan meminta penjadwalan ulang, nampak sekali dengan mudahnya secara tidak lansung lembaga antirasuah dilemahkan, kalau seandainya jubir KPK itu sadar mestinya dia punya rasa malu kepada khalayak ramai atas pengakuan nya yang polos itu, ini kasus hukum pak kata suhaimi, sikapnya harus tegas agar publik melihat hukum itu kuat,” sesalnya.

Jika gendang KPK masih saja seperti itu, bersiaplah sebut suhaimi, bangsa ini dengan sendirinya akan terus berada pada kemerosotan akhlak, karena lemahnya penegakan hukum maka akan dengan mudahnya para pelanggar hukum itu melakukan berbagai spekulasi contoh salah satunya kasus Bupati Bengkalis, merasa miliki formula yang dianggapnya ampuh makanya dirinya (Amril mukminin) dengan percaya diri menerapkan metode menghindar dengan cara-cara membenturkan jadwal, dan ini untuk yang kedua kalinya dilakukan, yang hebatnya lagi KPK dengan begitu sederhana terkesan menuruti,” sebutnya heran.

“Agak membingungkan sambungnya, Kegiatan yang dijadikan alasan oleh Bupati Bengkalis itu dapat diklasifikasikan acara serimonial belaka, yang sebelumnya pada Oktober 2019 kegiatannya acara rakyat pesta pantai di pulau Rupat lalu yang baru saja berlansung senin kemarin itu acara penabalan gelar adat melayu, pelaksanaannya bertempat di Balai kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota jalan Antara Bengkalis, yang mana kegiatan itu cukup menuai protes dari banyak pihak tidak hanya di Bengkalis tapi juga publik Riau menyoroti, ada kejanggalan status nya Tersangka tapi dapat gelar adat,” ungkapnya.

“Dan Suhaimi menegaskan, berdasarkan azas penyidikan hukum jika dari proses hukum itu sudah menimbulkan efek negatif atau mengakibatkan kegaduhan terhadap publik maka penegak hukum yang menanganinya wajib segera mengambil langkah tegasnya dan tidak boleh membiarkan seperti yang terjadi sekarang ini kesannya KPK kehilangan wibawa selaku penegak hukum, yang seharusnya hukum itu lebih berada di depan sekarang malah terlihat mundur dengan adanya sikap KPK yang plamboyan begini, ternyata tidak menjadi ukuran juga biarpun sudah dipimpin jendral polisi bintang tiga sekali,” sindirnya.

Sebagai masukan dan catatan untuk KPK imbuh suhaimi, acara penabalan gelar adat terhadap diri Bupati yang sudah jelas-jelas menyandang status hukum sebagai tersangka dalam dugaan suap Rp 5,6 Miliar proyek Multi years (MY) jalan sei pakning-Duri Kabupaten Bengkalis dan juga kasus nya masih terus bergulir pengembangannya oleh KPK, namun pada kenyataannya tuan Amril mukminin masih bisa dinobatkan gelar adat dari LAM Bengkalis, dengan julukan Datuk sri setia amanah junjungan negeri begitu juga istrinya dinabalkan sebagai Datin sri junjungan negeri, jelas pemaksaan kehendak dan politis,” terang suhaimi.(Tim)

Terkait

Diduga Melakukan Selingkuh Oknum Lurah di Mangunan Bantul Digerebek Warganya 

Maret 7, 2021

BANTUL, – Merasa geram dengan perilaku Lurah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu warga, malam tadi, Minggu (7/3/2021), sekitar 100 warga dari 6 dusun (cempluk, mangunan,...

Warganya Kesulitan Ekonomi Kepala Dusun Cuek Pengusaha Muda Turun Tangan Bantu Warga

Maret 1, 2021

  KOPI Jembrana – Kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak warga menjerit. Keadaan ekonomi yang sulit memunculkan tekanan psikologis masyarakat di mana-mana. Bencana kemanusiaan sedang...

Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Tinjau Tirtonadi, Gibran Tekankan Pembangunan Lantai 2 Terminal Akan Jadi Pusat Kegiatan Produktif. Menhub Ir. Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Kota Solo, Minggu...

Hadiri Peresmian Hunian Sementara (HUNTARA) Desa Tumanggal Rofik Kembali Berikan Bantuan

Februari 28, 2021

  Purbalingga (28/02) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rofik Hananto menghadiri acara peresmian Hunian Sementara (Huntara) yang terletak di Dusun Pagersari Desa...

Menhub Kunjungan di Solo, Gibran Minta Percepat Realisasi Elevasi Rel di Joglo

Februari 28, 2021

SOLO, - Menhub Kunjungan di Solo, Gibran Minta Percepat Realisasi Elevasi Rel di Joglo. Kunjungan Menhub Ir. Budi Karya Sumadi di Kota Solo, Minggu (28/2/2021) dimanfaatkan baik oleh jajaran Pemkot...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments