Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Satu Nyawa Melayang Di Tambang. Apa Kabar Kasus PT. Mitra Makmur Karyatama

Jum’at 27 Desember 2019| Editor : Sri Uminah |BERITAISTANA.COM

KLATEN,-Lokasi tambang pasir di lereng Merapi kembali memakan korban jiwa. Kali ini nasib naas dialami Tarto alias Bowo (50), warga Tempel, Kabupaten Sleman. Korban tewas tertimbun longsor saat bekerja di tambang Jurang Krasak, Dusun Gondang, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Provinsi Jawatengah.

Dia tertimbun longsoran saat menjadi operator alat berat untuk mengisi bak truk dengan material. Kejadian itu menambah jumlah kasus tewasnya penambang di lereng Gunung Merapi.

Kecelakaan terjadi di jalur pengangkutan pasir tambang (Sertu) milik PT. Mitra Makmur Karyatama, pada 29 November 2019 bulan lalu, yang telah terjadi kecelakaan kerja tanah longsor. Masih meninggalkan banyak teka teki dan belum tuntasnya permasalahan kecelakaan kerja di PT tersebut.

PT. Mitra Makmur Karyatama


Pasalnya dari informasi yang diperoleh media ini keluarga korban miniggal Almarhum Bowo belum diberikan kompensasi/tunjangan, dari Perusahaan tempat ia berkerja. Almarhum Bowo ini semasa hidupnya dia adalah Helper Excavator milik pak Lido Jln Kaliurang, Yogyakarta, Almarhum memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil Almarhum merjadi operator excavator milik pak Lido ini belum lama dan setelah itu Excavator pak Lido disewa orang dengan operator almarhum ini naas Almarhum meninggal di ketika Excavator yang diopratori dirinya tertipa tanah longsor, di bantaran Sungai Kali krasak, Dusun Pucangan, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

Pada pukul 23 : 25 WIB padahal izin milik PT. Mitra Makmur Karyatama ini harusnya hanya beroprasional pada pukul 8 : 00 s/d 16 : 00 kenapa bisa jam tengah malam dengan melanggar waktu yang sudah ditentukan excavator serta 1 unit dump truk tertimpa longsor, dimana pengawasan dari dinas terkait akankah ada korban lagi tambang milik PT. Mitra Makmur Karyatama.

Disitu ada unsur pembiaran terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh PT. Mitra Makmur Karyatama, ujar Indrawiyana ( Aktivis Lingkungan Hidup ) kabupaten Klaten, saat dihubungi media ini 27 Desember 2019, saya menduga kasus ini akan dipeti es kan, dinas terkait selaku mempunyai tugas untuk mengawasi juga bisa kecolongan PT. Mitra Makmur Karyatama, diduga hanya diperbolehkan peroprasional 8jam saja pada pukul 8 : 00 S/d 16 : 00 Indra menambahkan disini sudah melakukan pelanggar berat didalam UU Minerba, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, di pasal 14 yang berbunyi.
(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib
melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan:


Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c
dan huruf d.
(2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam
melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat
pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang
diperlukan untuk terlaksananya ketentuan
keselamatan pertambangan; dan
b. membentuk dan menetapkan organisasi bagian
keselamatan pertambangan berdasarkan
pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau luas area
kerja.
(3) Ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
dan
b. keselamatan operasi pertambangan.
(4) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling
sedikit terdiri atas:
a. keselamatan kerja pertambangan yang meliputi:

  1. manajemen risiko;
    Dan juga PT Mitra Makmur Karyatama ini juga melanggar Pasal 187 ayat (1) tentang UU Ketenagakerjaan:
    “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” pungkasnya Indra.

Beritaistana.com Biro Klaten

Terkait

Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian Dengan Skala yang Lebih Luas

Januari 11, 2021

JAKARTA --| Presiden: Lakukan Pembangunan Pertanian dengan Skala yang Lebih Luas. Pada 11 Januari 2021 Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin...

BABINSA BERI WASBANG SECARA VIRTUAL

Oktober 26, 2020

Boyolali,- Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan bagi siswa, juga kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka, saat ini Babinsa Koramil...

Dirlantas Polda Metro Jaya Siapkan Pos Pengamanan Saat Cuti Bersama

Oktober 25, 2020

Jakarta| Dirlantas Polda Metro Jaya siapkan Sebanyak 15 pos pengamanan disiapkan Polda Metro Jaya saat libur cuti bersama. Titik posko tersebar di jalan tol dan beberapa titik jalan...

Oknum Polri Berpangkat Kompol Jadi Kurir Narkotika

Oktober 25, 2020

Pekanbaru, |Dirresnarkoba Polda Riau Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan anggota Polri dengan barang bukti sebanyak 16 kilogram, dan mengamankan dua tersangka, pengungkapan...

Pemdes Arse Simatorkis Tentukan Titik Rencana Pembangunan Jembatan Gantung

Oktober 24, 2020

Sabtu, 24 Okt 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas,-Pemerintahan Desa Arse (Pemdes) Simatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas) tentukan titik rencana pembangunan jembatan gantung...