IMG_20200115_055553

KABAR PAGI KLATEN
Berbuntut Panjang Team Investigasi Tunjuk Lawyer Untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran UU Minerba Klaten

Rabu 15 Januari 2020| Suhendra | Editor : Warsito Nusantoro Pamungkas

BERITAistana.com-KLATENMaraknya praktik tambang dengan kedok izin perkebunan ini membuat team media BeritaIstana.com dan TabloidKPK semakin rajin melakukan sosial kontrol dengan mengadakan Investigasi di beberapa tambang yang bertopeng, izin perkebunan. dan saat ini telah resmi Bowo Haryono didampingi oleh dua (2) kuasa hukumnya untuk melaporkan beberapa praktik pelanggaran UU Minerba di Kabupaten klaten Provinsi Jawa Tengah.

Chanel YouTube Warsito Sragen

Saat Bowo Hariyono team Investigasi (Media) tabloidkpk memberikan keterangan kepada beritaistana.com 15/1/2020. Klaten itu ada 18 tambang yang berkedok izin perkebunan, dari hasil Investigasi kami beberapa bulan terakhir ini ada 10 data yang kami peroleh, ada beberapa tambang yang sudah sangat melanggar UU Minerba Modus nya tambang tetapi dia memakai izin perkebunan, menurut data yang kami dapatkan ketentuan kerjanya seharusnya pukul 08 : 00 S/d 16 : 00 prakteknya mereka kerja 24 jam, didalam ketentuannya hanya diperbolehkan menggunakan 2unit Excavator faktanya mereka menggunakan 5 s/d 7 Excavator perhari kerja. ketentuannya hanya diperbolehkan mengeluarkan material 180m3 atau setara 40 truck matrial yang dikeluarkan faktanya 80 truck bahkan ada yang lebih dari 100 truck dalam 1hari kerja.

Data yang saya dapatkan ini produk hukum bukan data yang saya buat sendiri loh???. pertanyaan nya didalam pelanggaran-pelanggaran ini siapa yang bisa menindak karena disini jelas ketika melebihi jam kerja yang sudah ditentukan ini meraka sama hal nya melakukan ilegal mining mereka yang nambang sesuai izin yaitu hanya pukul 08 : 00 s/d 16 : 00 selebihnya itu bisa dikatagorikan ilegal dan harus ditindak.

Kemudian bila dalam 1 hari kerja hanya diperbolehkan mengeluarkan matrial 180m3 tetapi faktanya lebih dari itu artinya kelebihanya itu juga bisa diartikan melakukan kejahatan ilegal mining, serta disitu sudah ada kerugian negara sebab jumlah kubik Kase itu sudah di cantumkan didalam perencanaan awal kerja, Master plad misalnya. kemudian dari dasar mastren plad tersebut dijadikan dasar Untuk mengeluarkan UKL UPL hingga sampai terbit IUP OP yang disitu sudah terhitung pajak pengeluaran matrial yaitu 180m3 tadi bila lebih dari itu kan jelas itu sudah bisa diduga melakukan penggelapan pajak dan berpotensi adanya kerugian negara itu ada beberapa PT yang datanya saya ada. Saya sudah memberikan tanda tangan kuasa untuk pendampingan hukum melaporkan dugaan tindak pidana yang di lakukan 6 Perusahaan tambang, PT. SMJ, ada PT. DMI untk 4 PT yang memiliki izin IUP OP nanti biar dibuka ketika team kuasa hukum saya sudah membuat laporan ke Polisi. Saya memilih domisili hukum di kantor Hukum ADIL kuasa hukum saya Pak Arief K. Syaifulloh, S.H dan pak Udin dintara, S.H tutupnya.

Sementara saat bapak Udin dintara, S.H dan bapak Arief K. Syaifulloh, SH di jumpai BeritaIstana.con di Cafe PG Gondang Baru 14/1/2020. Prinsipnya penegakan hukum itu harus melihat aspek peristiwa dan fakta yang sebenarnya karena mens rea dari izin penataan lahan atau perkebunan itu tetap pada penjualan material hasil pertambangan maka dengan adanya pelanggaran terhadap aturan operasional tersebut harus bisa dinyatakan sebagai kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan ilegal.

Saat ini kami sedang melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dan dinas yng berwenang mengeluarkan berbagai tahapan perizinan mulai dari ITR, Izin Perkebunan, UKL UPL, hingga bisa terbit IUP OP. untuk mengetahui dinas mana yang bertanggung jawab dan bisa membatalkan/mencabut izin oprasonalnya jika ditemukan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan tetapi tidak terbatas juga kami akan sampaikan laporan perkara ini kepada kepolisian bahkan sampai ke bareskrim nanti.

Kami akan mengawal dan berkomunikasi dengan dunas terkait karena Apabila pemerintah daerah tidak mengenakan sanksi bagi pemegang izin, padahal ada pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam UU Minerba, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR (Pasal 152). Jika pemerintah daerah keberatan, maka pemda dapat mengajukan keberatan (Pasal 153).

UU No. 11/1967, UU Minerba lebih tegas dan lengkap mengatur masalah sanksi. Misalnya soal sanksi buat badan hukum atau pengurusnya.

Selain pidana penjara dan denda buat pengurusnya, badan hukum yang melakukan tindak pidana menurut UU Minerba, juga dijatuhi pidana denda dengan pemberatan ditambah sepertiga kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Selain pidana denda, badan hukum yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163).

Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.(*)

Bersambung….!!!

Share this :

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

[bigthumb]

Orang yang Pintar dan Hebat Sering Kalah Dengan Orang Penjilat

Sel, 21 Jan 2020 07:17:29pm [myexcerpt]
[bigthumb]

Ganjar Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Miskin

Sel, 21 Jan 2020 06:03:29pm [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]

Ganjar Lantik 14 Pejabat, Setahun Tidak Perform Langsung Copot

Sen, 20 Jan 2020 09:19:57pm [myexcerpt]
[bigthumb]
[bigthumb]

Anggota DPRD Jabar Kunjungi Ganjar, Saling Lempar Pujian

Sen, 20 Jan 2020 07:41:03pm [myexcerpt]
[bigthumb]

Berita Terbaru

International

Fokus

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Visitor