Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Presiden Jokowi Penegakan Hukum Pengembalian Hak Asasi Manusia yang Seutuhnya dan Aset-Aset Negara

IMG-20210812-WA0133

Malang – (beritaistana.id); Saat menemui salah seorang aktivis dari Sumatera Utara di Istana Negara beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di wilayah Danau Toba, akan ditanami kembali. Pemerintah siap memberikan bibit pohonnya, dan rencananya Presiden Jokowi akan datang pada November atau Desember tahun ini untuk melakukan penanaman bersama dengan Tim 11 dan masyarakat adat.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah pada 15 hutan adat. Yang mana lima hutan adat sudah dibuatkan SK, sementara sepuluh lainnya rencananya akan diselesaikan dalam bulan ini.

Terkait permasalahan-permasalahan tanah di berbagai wilayah di Indonesia, Tim Reclasseering Indonesia mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi sebagaimana sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Juga mengenai penegakan hukum dan pengembalian aset-aset negara, Tim Reclasseering Indonesia turut mengapresiasi sebagai wujud pengembalian jati diri bangsa sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pejuang bangsa.

Reclasseering Indonesia berharap, permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan hutan di Kabupaten Malang juga dapat segera terselesaikan.

Reclasseering Indonesia, selaku Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, sesuai dengan UU RI no. 16 tahun 2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Bantuan Hukum. Jo. Pemerintah no. 42 tahun 2013, sekaligus sebagai bentuk pengamanan terhadap UU RI no. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun Surat Rahasia MABES POLRI no: R/45/IV/81/S.INTELPAM tanggal 28 April 1981 Tentang Peningkatan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan, Penyimpangan dan Penyelewengan-Penyelewengan yang melanggar hukum.

Yang mana telah mengirimkan surat pengaduan pada Polres Malang dengan nomor agenda B/1278/VI/2021, terkait adanya kerusakan lingkungan hutan di wilayah hukum Polres Malang, yang diketahui melibatkan beberapa oknum instansi pemerintahan.

Yang diduga kuat, adanya keterlibatan oknum anggota kepolisian yang telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, yang apabila ada aparat tidak bersih, masyarakat diminta untuk melaporkan langsung kepada Bapak Presiden.

Untuk itu, semua oknum yang diduga melanggar hukum, baik instansi atau masyarakat sipil, agar ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu. Apalagi mengenai pungli-pungli yang merugikan negara serta masyarakat kecil.

Temuan Reclasseering Indonesia terkait penebangan liar di kawasan hutan, tidak adanya surat lelang dari pengadilan yang menunjukkan bahwa itu adalah aset negara.

Saat mengonfirmasi orang-orang terkait, katanya surat tersebut ada di mantri hutan, namun mantri hutan mengatakan ada di asper, dan asper mengatakan bahwa surat lelang tersebut ada di ADM. Padahal entah dimana, entah ada atau tidak, surat lelang tersebut tidak pernah ada kejelasan.

Titik-titik peta pemotongan tidak ada, bukti lelang tidak ada, pengembalian aset negara tidak ada, seakan-akan para pelaku kejahatan di Kabupaten Malang ini merasa kebal hukum dan tidak takut akan hukum.

Itu sebabnya, dikarenakan adanya keganjilan-keganjilan tersebut, hingga akhirnya ada pengaduan yang dilakukan oleh Tim Reclasseering Indonesia.

Selain itu, seringnya warga masyarakat mengeluh kepada Reclasseering Indonesia dan beritaistana.id, terkait penebangan kayu yang tidak diperbolehkan oleh kelompok tertentu yang berada di bawah naungan LMDH. Padahal, lahan tersebut ialah lahan masyarakat. Malah seringnya, saat warga masyarakat ini nekad memotong kayu, malah ditangkap dan di ’86’ oleh oknum-oknum tertentu.

Permasalahan-permasalahan seperti itulah yang merucut pada bangkitnya Tim Reclasseering Indonesia untuk mengungkap kasus ini. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sampai terjadinya pelaporan.

Mafia-mafia juga harus ditangkap agar tidak tebang pilih, karena perlunya kesamaan di mata hukum. Siapapun di mata hukum sama dalam supremasi penegakan hukum.

Reclasseering Indonesia berharap, surat yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo segera mendapat respon. Dan juga pengaduan yang dikirimkan ke Polres Malang yang saat ini ditangani oleh Polda Jatim, agar segera ditindaklanjuti.

Sebagaimana Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No 92 Tahun 2020 tentang KLHK, yang mana banyak sekali hutan-hutan di wilayah Indonesia yang mengalami kerusakan dan harus segera mendapat penanganan.

Jangan sampai program hutan sosial gagal karena bertambahnya kerusakan hutan yang tidak segera ditindak. Kerusakan hutan harus ditindak mulai dari tingkat manapun.

Terkait pungli-punglinya juga perlu diselidiki kembali, karena banyak sekali masyarakat yang mengeluh karena banyaknya pungli di kawasan hutan khususnya wilayah Kabupaten Malang, sebagaimana yang tertuang dalam Perpres no 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang mana pungutan-pungutan liar harus diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya.

Reclasseering Indonesia juga meminta kepada Presiden Jokowi agar segera menindak tegas para pelaku penebangan liar, serta oknum-oknum nakal yang melakukan pungutan liar terutama di masa pandemi Covid-19 ini.*(eko s)*

#PresidenJokowi
#ReclasseeringIndonesia
#KPK
#KantorStaffKepresidenan
#SekretariatNegara
#MenteriLHK
#KemenkoPolhukamRI
#SaberPungli
#DitjenPajak
#KapolriListyoSigitPrabowo
#KejaksaanAgung
#Kejati
#Kejari
#PoldaJawaTimur
#GubernurJatim
#RadenBagoesWibisonoHandoyoKoesoemah
#BupatiMalang
#OmnibusLaw
#ICW
#WRC

Direktur PT. BERITA ISTANA NEGARA

Terkait

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif

September 12, 2021

Dana PKH Bu Toina Raib 5 Bulan, Pendamping PKH dan Aparat Desa Simojayan Kurang Responsif Malang - (beritaistana.id); Masih di Desa Simojayan RT 07/RW 04 Kecamatan Ampelgading, seorang penerima...

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi

September 11, 2021

Danyonarmed 11 Kostrad Berikan Penghargaan Kepada Prajurit Berprestasi Magelang - Brita Istana Negara.Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan semangat para Prajurit Guntur Geni, Danyonarmed...

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak

September 10, 2021

Baru Dibangun Talud Desa Kletekan Sudah Mulai Retak Retak Berita istana Ngawi, berbekal informasi masyarakat yang menyebut proyek bangunan TPT atau talud penahan tanah di desa Kletekan kecamatan...

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan

September 9, 2021

Disaat Pencairan Dana BPNT E-Warung Desa Simojayan Ampelgading Malang Menaikan Harga Berlebihan MALANG,- Media beritaistana.id dan Anggota Reclasseering Indonesia mengklarifikasi terkait...

Presiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen

September 9, 2021

JAKARTA,-Presiden Joko Widodo mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan. Namun, Presiden berharap...

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] – (beritaistana.id); NINGSIH TINAMPI memberikan bantuan sosial berupa bahan material bangunan senilai Rp. 200 juta […]